MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan sepanjang 447 km dari 3.000 km jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ada dalam kondisi rusak. Namun proses perbaikan jalan rusak tersebut seringkali tertunda akibat minimnya APBD Sumut untuk perbaikan jalan.
Edy Rahmayadi mengusulkan perbaikan jalan sepanjang 447 km tersebut masuk ke dalam prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2022. Usulan ini disampaikan gubernur kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam virtual meeting.
Edy mengatakan pengusulan dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan jalan di Sumut. Keberadaan jalan ini merupakan infrastruktur paling oenting dalam mendukung roda perekonomian masyarakat Sumut.
“Ada 447 km itu yang perlu dibenahi, jalan digunakan untuk transportasi maupun logistik, jalan merupakan penunjang perekonomian daerah,” kata Edy, Rabu (24/2/2021).
Selain mengusulan perbaikan jalan, Edy juga mengusulkan peningkatan infrastruktur dan konektivitas pada Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, dan KSPN Danau Toba. Selain itu, dia juga mendorong pengembangan desa wisata di DAnau Toba, pembangunan infrasrtuktur energi terbarukan, serta pemindahan Asrama Haji Medan ke kawasan Bandara Kualanamu.
“Usulan proyek prioritas tersebut berhubungan dengan konektivitas ekonomi, pariwisata, transformasi digital, kesehatan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso mengatakan menampung seluruh usulan Gubernur Sumut. Ke depannya, pemerintah pusat akan mengkaji serta menyesuaikan dengan APBN tahun 2020. Terkait dengan jalan provinsi yang rusak, Suharso mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah ruas jalan di update menjadi jalan nasional.
“Ini kita harus pikirkan (jalan rusak), jalan provinsi itu mungkin ada bagian tertentu yang mungkin bisa kita update ke jalan nasional, supaya terhubung lebih baik lagi,” katanya.
Suharso juga memaparkan beberapa proyek usulan Sumut yang sudah diterima dan dianggarkan APBN tahun 2021. Di antaranya proyek penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya (Sungai Babura), pengembangan air minum regional Kota Medan, dan pembangunan sarana transportasi Bus Rapid Transit atau Mass Rapid Transit.
Suharso juga menyebutkan fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di antaranya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Secara khusus, Suharso membahas reformasi kesehatan.
Menurutnya setiap pihak harus mempersiapkan sistem kesehatan nasional termasuk kepala daerah. Untuk itu Ia mengharapkan kepala daerah memperhatikan beberapa hal antara lain kesiapan rumah sakit daerah, imunisasi dasar lengkap anak dan lain sebagainya
“Kita harus memperkuat sistem kesehatan nasional,” kata Suharso.
Editor : Stepanus Purba_block
Artikel Terkait