Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat (BalitbangPus) DPP PDI Perjuangan Arteria Dahlan (tengah). (Foto: istimewa)
Stepanus Purba

MEDAN, iNews.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta seluruh pihak untuk tidak melindungi enam mantan kader mereka yang sudah dipecat beberapa waktu lalu. Diketahui, keenam orang tersebut saat ini masih menduduki posisi anggota DPRD Samosir dari Fraksi PDI Perjuangan

Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat (BalitbangPus) DPP PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan keenam kader tersebut harus sudah tidak dapat lagi mewakili PDI Perjuangan di DPRD Samosir. Dia mengecam oknum-oknum penegak hukum maupun eksekutif dan legleslatif yang melindungi keenam mantan kader mereka tersebut. 

"Kami ingin memastikan proses hukum, penegakan hukum dan isu-isu pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Samosir," ujar Arteria, Kamis (29/7/2021). 

Arteria mengatakan PDI Perjuangan mengalami tragedi demokrasi saat dan setelah Pilkada Samsosir. 

"Kemarin money politics, kali ini keputusan kami sebagai partai politik tak bisa dieksekusi atas nama proses dan mekanisme kelembagaan dewan," ucapnya. 

Arteria menegaskan penugasan, penegasan, pemecatan, mutasi dan demosi (penurunan jabatan) kader partai adalah kedaulatan partai.

"Termasuk penugasan Ketua DPRD Samosir, ketua fraksi dan anggota fraksi. Jadi Saut Martua Tamba dan kawan kawan yang lima orang lagi,  mundurlah sebelum banyak implikasi hukum yang akan anda hadapi," katanya. 

Arteria mengatakan pihaknya siap menempuh langkah hukum terhadap oknum-oknum yang berupaya melindungi keenam kader tersebut. Dia juga menyesalkan saat mereka masih mengaku anggota dari PDI Perjuangan. 

"Mereka selama ini masih mengaku anggota PDI Perjuangan padahal sudah dipecat. Mereka harus klarifikasi, menjelaskan di depan publik, ini sudah diatur di KUHPidana, Undang-Undang Tindak pidana korupsi," ucapnya. 

Arteria mengatakan, untuk para kader lainnya yang dipecat yakni Rismawati Simarmata, Romauli Panggabean, Rinaldi Naibaho, Harjono Situmorang dan Paham Gultom, agar intropeksi diri. 

"Terimalah proses pemecatan itu, kalian telah melakukan upaya gugatan ke PN Jakarta Pusat. Namun gugatan tersebut telah ditolak oleh pengadilan," katanya. 

Arteria menegaskan seluruh kader yang telah dipecat namun masih Fraksi PDI Perjuangan telah pelanggaran hukum karena mereka semua sudah dipecat. Semua keputusan dan kebijakan yang diambilnya, bukan lagi atas nama Fraksi PDI Perjuangan dan kebijakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

"Saudara ketua DPRD Samosir  dan lima eks kader lainnya yang menjabat sebagai anggota partai telah dipecat. Artinya mereka tidak lagi kader PDI Perjuangan dan konsekuensinya mereka tidak dapat duduk lagi sebagai anggota DPRD Samosir Fraksi PDI Perjuangan," katanya. 

Arteria menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Partai Politik menyebutkan seluruh bentuk perselisihan partai politik termasuk pemecatan, penyalahgunaan wewenang, keberatan atas keputusan DPP, seluruhnya diselesaikan pada mahkamah partai. 

"Sehingga jangan ada lagi yang berlindung di balik alasan bahwa masih proses gugatan di pengadilan. Semuanya termasuk perselisihan intenal partai dan kewenangan mahkamah partai,"tambahnya. 

Pengadilan, kata Arteria tegas menyatakan pemecatan kader partai dikualifikasikan keputusan internal partai politik, sehingga konsekuensi hukumnya menyatakan keberatan ke mahkamah partai. 

Keenamnya jelas-jelas sudah  dipecat karena dinilai melakukan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. 


Editor : Stepanus Purba_block

BERITA TERKAIT