PAKPAK BHARAT, iNews.id – Masyarakat Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara (Sumut), mengeluhkan kondisi irigasi yang rusak kepada tokoh masyarakat Sumut, Arya Sinulingga, Sabtu (17/11/2018). Para petani kerap gagal panen karena kondisi irigasi tersebut.
Masyarakat setempat berharap agar irigasi tersebut segera diperbaiki. Petani di Desa Kuta Dame, sangat tergantung dengan hasil sawah karena menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Dari laporan petani, lahan persawahan di Tanjung Rahu, Desa Suka Dame, memiliki luas 180 hektare (ha). Namun karena kondisi irigasi rusak, hanya sebagian areal sawah yang bisa diairi.
Ironisnya, menurut warga, sumber air di sekitar desa mereka sangat berlimpah. Namun kerusakan irigasi selama lima tahun belakangan, hasil panen tidak pernah lagi memuaskan. Irigasi sempat diperbaiki tahun lalu, namun kembali rusak. “Selama irigasi ini rusak, hasil panen tidak pernah lagi memuaskan. Bahkan untuk tahun ini berpotensi gagal panen besar-besaran,” kata petani, Ajidin Banur.
Menanggapi keluhan warga, Arya Sinulingga yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Komunikasi dan Media Massa ini menyampaikan rasa prihatinnya atas kondisi yang mereka hadapi. Padahal, areal persawahan seluas 180 ha di desa itu merupakan salah satu potensi di Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.
“Namun sebagaimana kita lihat juga kondisi irigasi terputus. Tahun lalu sudah sempat diperbaiki dan sekarang sudah rusak lagi. Artinya ada pelaksanaan proyek yang tidak terlaksana dengan baik,” ujar Arya.
Menurut Arya, bila dilihat dari sumber air, ternyata sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh areal persawahan di Kecamatan Kerajaan. Bila hasil panen masyarakat baik, persawahan seluas itu mampu memenuhi beras untuk Kecamatan Kerajaan.
Arya memaparkan, lahan persawahan mencapai 180 ha akan mampu menghasilkan beras hingga 2.000 ton. Artinya dengan kebutuhan beras masyarakat di Kecamatan Kerajaan yang diperkirakan mencapai 1.500 ton, maka akan ada lagi sisa produksi beras 500 ton yang dapat menyuplai kebutuhan beras di daerah lain di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Bila dilihat keseluruhan kebutuhan beras di Pakpak Bharat, produksi beras dari Kecamatan Kerajaan ternyata dapat memenuhi sekitar 20 persen. Dengan demikian, seharusnya ini menjadi proritas dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat,” ujar Arya.
Menurut Arya, bila Pemkab Pakpak Bharat melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, maka dana perbaikan juga sebenarnya dapat diperjuangkan ke provinsi dan pusat. Apalagi, pemerintahan Jokowi saat ini sebenarnya tengah memprioritaskan swasembada pangan sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras.
“Seharusnya ini prioritas juga bagi Pemkab Pakpak Bharat. Kalau tidak mampu beritahu ke pemerintah pusat dan bukan dibiarkan,” tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait