MEDAN, iNews.id - Debat kandidat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) putaran pertama yang dilaksanakan Sabtu (5/5/2018) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, mengusung Tema Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi. Terkait tema ini, kedua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah dan Nomor Urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus memaparkan jurus jitu mereka untuk mengatasi korupsi di Sumut.
Cagub Nomor Urut 1 Edy Rahmayadi mengungkapkan, dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik di Sumut nanti, dia dan Musa Rajekshah akan menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kepada seluruh masyarakat dan aparat, dengan berbagai pengawasan melekat.
“Dalam tata kelola pemerintahan ini, kami dibimbing oleh iman dan kami tidak akan pernah menggadaikan iman, dan tidak mengganggu iman orang. Motto Eras Mas, Sumut yang bermartabat,” kata Edy.
Terkait dengan kasus korupsi yang menjadi salah satu persoalan Sumut saat ini, Edi Rahmayadi mengungkapkan bahwa sistem birokrasi di Sumut saat ini sesungguhnya sudah baik. Untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut agar tidak mengalami kebocoran, maka perlu dibentuk tim khusus untuk pengawasan anggaran.
“Kita akan membentuk tim yang efektif dan akuntabel yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, serta mengikutsertakan tenaga-tenaga ahli untuk mempelajari dan melakukan pengawasan sehingga sedini mungkin tidak ada kebocoran anggaran,” ujar Edy Rahmayadi.
Cawagub Sumut Nomor Urut 1, Musa Rajekshah menambahkan, untuk mencegah kembali terulangnya kasus korupsi ke depannya, dia bersama Edy Rahmayadi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya akan menggunakan sistem manual, namun juga sistem teknologi informasi.
“Artinya semua anggaran APBD yang sudah disepakati oleh DPRD Sumut nantinya sama-sama diawasi. Masyarakat bisa melihat anggaran tersebut di dalam ruang data di Kantor Gubernur Sumut yang selama ini tidak digunakan dengan baik,” ujar Musa Rajekshah.
Sementara itu, Cagub Sumut Nomor Urut 2 Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kasus korupsi menjadi salah satu persoalan pelik di Sumut. Korupsi berawal dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan baik dari lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk mencegah korupsi, dalam pengelolaan anggaran ke depannya mereka akan menggunakan sistem e-budgeting dan e-planning.
“Djarot-Sihar akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan supaya publik bisa mengetahui berapa anggaran dan pengalaman kelam kita di masa lalu tidak akan terulang kembali,” ujar Djarot.
Cawagub Nomor Urut 2, Sihar Sitorus juga menegaskan pentingnya pengawasan pengelolaan anggaran untuk mencegah korupsi mulai dari pembahasan dari level pemerintahan terbawah, yakni pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke provinsi. “Karena tanpa kerja sama dari ini, semua maka konsep e-planning dan e-budgeting ini akan sulit diaplikasikan,” ujarnya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait