4 Anggota DPRD Tapteng Diadili terkait Korupsi Biaya Perjalanan Dinas

Antara ยท Kamis, 11 April 2019 - 08:40:00 WIB
4 Anggota DPRD Tapteng Diadili terkait Korupsi Biaya Perjalanan Dinas
Ilustrasi korupsi. (Foto Sindonews)

MEDAN, iNews.id – Empat anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, karena diduga mengorupsi biaya perjalanan dinas Rp655 juta pada tahun anggaran 2016-2017.

Keempatnya yakni, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapteng Awaluddin Rao bersama tiga anggota lainnya Julius Simanungkalit, Jonias Silaban, dan Hariono Nainggolan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut Kifli Ramadhan, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (10/4/2019), menyebutkan, keempat terdakwa menggelembungkan biaya perjalanan dinas sehingga merugikan keuangan negara.

Dari hasil audit penghitungan kerugian negara atas perjalanan dinas luar daerah Anggota DPRD Tapteng TA 2016-2017 dilakukan dengan metode mengurangkan antara pengeluaran hotel yang telah dipertanggungjawabkan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran untuk perjalanan dinas luar daerah.

"Dengan realisasi biaya penginapan dan biaya lumpsum 30 persen untuk biaya penginapan yang tidak terdaftar, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah," kata JPU.

JPU mengatakan, biaya perjalanan yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Tapteng TA 2016 dan 2017 sebesar Rp13.805.000.

Kemudian, realisasi biaya penginapan perjalanan dinas tahun 2016-2017 yang telah terkonfirmasi kepada pengelola tempat penginapan sebesar Rp29.405.000 dan Rp84.400.000, biaya penginapan lumpsum 30 persen Rp27.498.000.

“Selanjutnya, terdakwa melaksanakan kunjungan kerja ke dinas yang terkait sesuai dengan surat perintah tugas yang dibuat oleh Sekwan DPRD Tapteng dan ditandatangani ketua DPRD Tapteng,” katanya.

Usai perjalanan dinas, terdakwa menyerahkan bill hotel kepada saksi Herlina Sari Siregar dan Komala Simamora bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tapteng untuk realisasi penghitungan pembayaran penginapan.

Terdakwa kemudian menerima uang sebagai bentuk pembiayaan pembayaran penginapan sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas.

JPU menyebutkan, perbuatan keempat terdakwa melanggar Pasal 18 ayat (1) undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 64 ayat (1) ke- KUHP.

Sidang perkara korupsi itu akan dilanjutkan pada Selasa (16/4/2019) untuk mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi.


Editor : Maria Christina