5 Poin Penting OJK soal Kebijakan Keringanan Cicilan Kendaraan yang Wajib Diketahui

Suparjo Ramalan · Senin, 06 April 2020 - 14:58:00 WIB
5 Poin Penting OJK soal Kebijakan Keringanan Cicilan Kendaraan yang Wajib Diketahui
Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: ilustrasi/Okezone)

JAKARTA, iNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kerja sama bank/leasing dan para debitur soal kebijakan keringanan cicilan kendaraan di tengah pandemi Covid-19. Aturan ini harus dipahami bersama agar tak terjadi misskomunikasi.

Bukan tak beralasan, hal ini menyangkut masih maraknya keluhan debitur mengenai debt collector yang menagih kredit pembiayaan di tengah kebijakan pelonggaran kredit.

Di sisi lain, aturan kelonggaran kredit ini sudah resmi diturunkan dan diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical.

"OJK mendengar keluhan yang disampaikan melalui email atau telepon call center berkaitan masih maraknya debt collector yang menemui masyarakat, khususnya terkait pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan/multifinance (leasing)," kata Jubir OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Terhadap hal tersebut OJK menegaskan dan meminta kerja sama nasabah atau debitur dan bank atau perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Keringanan cicilan pembayaran kredit/leasing tidak otomatis. Debitur/nasabah wajib mengajukan permohonan kepada bank/leasing.

2. Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah/debitur.

3. Keringanan cicilan pembayaran kredit/pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum sampai dengan 1 tahun. Bentuk keringanan antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau lainnya sesuai kesepakatan baru.

4. Penarikan kendaraan/jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak Covid-19 dapat dilakukan sepanjang bank/perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menghentikan sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid 19. Seperti pekerja di sektor informal atau yang berpenghasilan harian. Namun untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Editor : Donald Karouw