Anggota DPRD Sumut Kiki Handoko Gugat PDIP gegara Dipecat dari Keanggotaan

MEDAN, iNews.id  - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kiki Handoko Sembiring menggugat PDIP ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Gugatan itu dilakukan karena PDIP memecatnya dari keanggotaan partai. 

Pemecatan itu mengancam posisi Kiki di DPRD karena akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

Baca Juga

Jembatan Alternatif Masamba-Palopo Roboh, Truk Terjun ke Sungai

Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang perdana, Selasa (9/11). Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan.

Namun dalam sidang tersebut DPP PDIP sebagai tergugat satu dan DPD PDIP Sumatera Utara tergugat dua tidak hadir tanpa memberikan alasan.

Baca Juga

Pergantian Kartu Magnetic ke Chip Berjalan Mulus, MNC Bank (BABP) Optimistis Akhir November Capai 100 Persen

Kuasa Hukum Kiki Handoko Sembiring, Firdaus Tarigan didampingi James Bangun meminta kepada DPRD Sumatera Utara untuk tidak melakukan PAW terhadap kliennya selama proses hukum masih berjalan.

Dijelaskannya, saat bersamaan gugatan juga telah dilayangkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemecatan Kiki Handoko.

Baca Juga

Lin Dan Prediksi Pemain Indonesia Ini Jadi Legenda Bulu Tangkis: Emosinya Stabil

"Gugatan terhadap Kemendagri didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Jadi ada dua upaya hukum yang kami tempuh terkait ini," katanya di PN Medan.Sebelumnya, penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap SK DPP PDIP Nomor 47/KPTS/DPP/VIII/ 2020 tentang Pemecatan Kiki Handoko Sembiring dari keanggotaan partai di PN Medan.

Gugatan itu, sambung Firdaus telah diputuskan yang pada intinya menyatakan bahwa PN Medan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan mengarahkan agar penggugat untuk mengajukan keberatan atau permohonan penyelesaian terlebih dahulu di internal melalui Mahkamah Partai.

"Setelah permohonan tersebut diajukan sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum pernah sekalipun ada respon atau jawaban dari Mahkamah Partai PDIP," katanya.

Penggugat pada 7 Oktober 2021 menerima SK Mendagri nomor 161.12 -4304 tahun 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.

"Padahal SK pemecatan Kiki Handoko tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap," ucapnya.

Editor: Nani Suherni