Awasi Penyaluran Bansos PPKM, Pemko Medan Gandeng BPKP Sumut

Stepanus Purba ยท Kamis, 29 Juli 2021 - 17:55:00 WIB
Awasi Penyaluran Bansos PPKM, Pemko Medan Gandeng BPKP Sumut
Wali Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman berdiskusi dengan Ketua BPKP Sumut Hengky Kwihatmaka. (Foto: istimewa)

MEDAN, iNews.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara (Sumut) untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19. Keberadaan BPKP bertujuan agar proses penyaluran bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kepada BPKP Sumut, Bobby bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengakui bukan berasal dari latar belakang birokrasi. Karena itu, pihaknya mengajak BPKP membantu Pemko Medan mengeksekusi program penyaluran bansos. 

"Kami bukan berlatar belakang birokrasi, tentunya sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari Perwakilan BPKP Sumut guna membantu dalam mengeksekusi kebijakan maupun program pembangunan yang dilakukan. Tentunya arahan dan bimbingan yang diberikan tersebut sangat membantu kami dalam menjalankan tugas," kata Bobby, Kamis (29/7/2021). 

Bobby berharap bantuan BPKP Sumut untuk mengawal dan mendampingi dalam penyaluran bantuan sosial kepada 123.592 KK dengan anggaran sekitar Rp33 miliar dari APBD Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan juga meminta pendapat BPKP terkait rencana pengalihan eks Hotel Soechi yang merupakan aset Pemko Medan menjadi lokasi isolasi mandiri terpusat. 

"Dengan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan, kami harapkan penyaluran bansos yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan," katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Sumut Hengky Kwinhatmaka mengaku, siap mengawal dan mendampingi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya dari Kementerian Sosial. Pihaknya juga siap mendampingi penyaluran bansos yang bersumber dari APBD Kota Medan. Tak hanya itu, pihaknya juga siap mendukung Pemkot Medan untuk menjadikan eks Hotel Novotel Soechi menjadi tempat isolasi terpusat.

"Memang salah satu tugas BPKP untuk memberikan asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan asistensi terhadap pengelolaan keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ucapnya. 

Editor : Stepanus Purba

Bagikan Artikel: