Banjir 2,5 Meter Rendam 7 Desa di Tapanuli Tengah, 1 Orang Tewas dan 700 KK Mengungsi

Stepanus Purba ยท Rabu, 29 Januari 2020 - 10:04 WIB
Banjir 2,5 Meter Rendam 7 Desa di Tapanuli Tengah, 1 Orang Tewas dan 700 KK Mengungsi
Kondisi banjir yang terjadi di Kecamatan Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (29/1/2020). (Foto: ANTARA/HO)

JAKARTA, iNews.idBanjir besar melanda Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (29/1/2020) pukul 01.00 WIB. Ketinggian muka air mencapai 2-2,5 meter dan menyebabkan satu warga tewas, 22 orang terluka serta 700 KK dari tujuh desa terdampak banjir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan, banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi. Tujuh daerah yang terendam banjir yakni Desa Kampung Mudik, Pasar Terandam, Bungo Tanjung, Kinali dan Desa Ujung Batu. Kemudian Kelurahan Batu Gerigis dan Padang Masiang.

“Sejauh ini tim telah turun ke lapangan dan mengevakuasi warga terdampak ke posko pengungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Tengah, dibantu unsur terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Basarnas,” ujar Agus, Rabu (29/1/2020).

Untuk pembagian tugas dan fungsi selama tanggap darurat, BPBD Tapanuli Tengah mendirikan tenda pengungsian, sedangkan dinsos membuka dapur Umum. Selain itu, dinkes juga membuka posko kesehatan darurat dan memberi pertolongan pertama kepada korban luka. Sementara Basarnas terus mencari korban yang diduga hilang.

Sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan informasi prakiraan cuaca hujan lebat di Sumut dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk Selasa dan Rabu (28-29/1/2020).

Melihat hasil prakiraan cuaca tersebut, BNPB sebelumnya juga telah mengimbau masyarakat khususnya di wilayah Sumut dan Sumbar agar mempersiapkan diri dari potensi ancaman bencana dengan upaya pencegahan.

“Kami juga imbau pemerintah daerah masing-masing agar melaksanakan tujuh poin rekomendasi Kemendagri sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana,” katanya.

Pertama, membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan memantau cermat informasi cuaca dan atau peringatan dini BMKG, BNPB dan PVMVG agar mengetahui perkembangan situasi terkini. Kedua, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.

Ketiga, menyiapkan sarana dan prasararna yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya. Keempat, mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

Kelima, menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya. Keenam, mengoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.

Ketujuh, untuk gubernur, sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar membina dan mengawasi kabupaten/kota terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu melaporkan hasilnya kepada Mendagri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.


Editor : Donald Karouw