Belum Ditetapkan Jadi Gubernur Sumut, Edy-Musa Sudah Ditagih Warga

Stepanus Purba ยท Selasa, 24 Juli 2018 - 02:06 WIB
Belum Ditetapkan Jadi Gubernur Sumut, Edy-Musa Sudah Ditagih Warga
Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo saat mendatangi Kantor Gubernur Sumut, Senin (23/7/2018). (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) belum juga dilantik bahkan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih. Namun, cagub-cawagub itu sudah ditagih janji kampanyenya oleh sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut). Mereka menagih janji pasangan Eramas yang baru memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2018.

Ada delapan poin yang mereka tujukan kepada pasangan Eramas jika sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Delapan harapan itu meliputi ruang lingkup upah layak, kerja layak dan hidup layak bagi buruh dan keluarganya.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, upah buruh di Sumut sudah sangat tertinggal jauh dari daerah lain, khususnya di Jawa. Padahal, Sumut juga merupakan basis buruh terbesar ketiga di Indonesia, meliputi buruh disektor manufaktur atau industri dan buruh sektor perkebunan.

"Maka kita minta gubernur yang baru ini nantinya dapat meningkatkan upah buruh Sumut. Tuntutan kami yang pertama, naikan UMP Sumut dan upah minimum kabupaten/kota di Sumut 2019 mendatang sebesar 30 persen. Kedua, menolak penghitungan upah mengacu pada PP 78 Tahun 2015 yang mengebiri upah buruh," kata Willy, Senin (23/7/2018).

Ketiga, lanjut Willy, meminta gubernur memerintahkan Disnaker Sumut segera mengganti dan membentuk Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut yang baru agar lebih baik ke depannya. "Keempat, terkait kerja layak, kami buruh Sumut menolak tenaga kerja asing (TKA) non-skill masuk bekerja di Sumut," kata Willy.

Poin kelima, FSPMI meminta agar gubernur terpilih ini nantinya berani menindak tegas perusahaan outsourcing yang menyalahi aturan, yakni mengapuskan sistem kerja outsourcing dan kontrak di perusahaan sektor industri dan perkebunan menjadi pekerja tetap. "Keenam, harus peduli terhadap keamanan, kesehatan dan keselamtan kerja (K3) di lingkungan perusahaan, Disnaker Sumut harus terjun mengecek kelengkapan K3 diseluruh perusahaan di Sumut,” tandas Willy.

Adapun poin ketujuh, guebrnur terpilih nanti harus mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga dapat memperkecil angka pengangguran dan memberikan peluang kerja baru bagi buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Poin terakhir, terkait penghidupan yang layak, kami minta gubernur yang baru nanti dapat membuat program perumahaan murah bagi buruh dan transportasi gratis bagi buruh, serta menginisiasi pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh di Sumut," tuntutnya

Harapan ini, menurut Willy wajar, karena anggota FSPMI Sumut berjumlah lebijlh kurang 8.000an orang  yang ada di 12 kabupaten dan kota di Sumut secara resmi mendukung dan menyumbangkan suara buat kemenangan pasangan yang memakai jargon Eramas pada Pilkada Sumut.

Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah rencananya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih periode 2018-2023, Rabu, 25 Juli 2018.

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga menjelaskan sebagaimana tertuang dalam surat edaran KPU kepada KPU Sumut bahwa dalam penetapan hasil pilkada serentak harus melewati batas perselisihan hasil pemilih (PHP). 

“Karena gugatan Pilgub Sumut tidak ada di dalamnya maka kami akan bisa menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat 25 Juli mendatang," kata Benget.  


Editor : Kastolani Marzuki