Pilgub Sumut

Berutang ke Pengusaha, Djarot Kritik Pemprov Sumut

Stepanus Purba ยท Senin, 30 April 2018 - 18:56:00 WIB
Berutang ke Pengusaha, Djarot Kritik Pemprov Sumut
Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

LABURA, iNews.id - Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengaku gemas mengetahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengajukan pinjaman atau utang kepada pengusaha. Padahal Pemprov Sumut memiliki Bank Sumut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara langsung oleh daerah.

Djarot menilai, jika APBD tidak cukup seharusnya pemprov dapat menutupinya dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Dapat pula pinjam ke lembaga perbankan dengan catatan mendapat persetujuan anggota dewan.

"Saya gemas dengarnya. Kenapa pemerintah bisa pinjam uang ke pengusaha. Apa pemerintah lebih miskin dari pengusaha. Bukan utang kepada perorangan. Kan punya Bank Sumut," ujar Djarot usai menyampaikan sambutan acara Pelantikan Pengurus Pujakesuma Kecamatan Bilah Hilir, Panai Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah serta pengurus ranting Pujakesuma yang digelar di Lapangan Bola Tanjung Haloban, Senin (30/4/2018).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, boleh juga pemerintah utang ke luar negeri tetapi untuk yang satu itu harus mendapat persetujuan Bappenas dan Menteri Keuangan. "Kalau ini (utang ke perorangan) dibiarkan terus menerus, maka APBD Pemprov Sumut akan habis untuk kepentingan pribadi pejabatnya. Dana APBD itu seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat bukan untuk oknum-oknum di dewan," ucapnya.

Selama memipin Blitar dua periode, Djarot mengaku APBD yang dikelolanya tidak pernah SILPA. Djarot mengklaim, saat menjadi kepala daerah di DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah mengambil satu persen pun dari APBD. "Godaan saya dan Pak Ahok itu lebih banyak. Apalagi APBD sampai Rp70 triliun. Kalau satu persen saja kami ambil sudah berapa. Ini banyak kepala daerah yang ambil sampai 10 bahkan 15 persen dari APBD," katanya.

Djarot mengklaim, kehadirannya di Pemprov Sumut ingin mengubah pemanfaatan APBD menjadi lebih optimal dan bersih dari kepentingan. "Saya juga heran ada yang bilang milih Djarot berdosa. Masuk neraka. Yang berdosa itu kalau menyolong uang rakyat. Yang berdosa itu kalau menghujat orang. Makanya kami harus selalu menebar kebaikan," tutupnya.

Kegemasan Djarot tersebut dimaksudkan terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Sebelumnya, Musa Rajekshah atau Ijeck ikut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang korupsi yang terjadi.

Ijeck mengonfirmasi, dia dan ayahnya Anif Shah tidak memiliki keterkaitan dengan penetapan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Dia juga mengklarifikasi terkait munculnya catatan Kabag Keuangan Pemprov Sumut ada pengembalian uang kepada H Anif.

Cawagub nomor urut satu itu mengatakan, saat itu mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho melalui stafnya mengajukan pinjaman kepada Anif Shah. Namun, dari total yang diajukan tidak semuanya bisa dipenuhi. Menurutnya, Anif memberikan pinjaman dengan niat baik agar PNS Pemprov Sumut bisa gajian.

Editor : Achmad Syukron Fadillah

Bagikan Artikel: