Bobby Nasution Disentil soal Razia Truk Pelat Aceh, DPR: Tidak Boleh Ada Ego

JAKARTA, iNews.id - Langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang memberhentikan pelat kendaraan asal Aceh (BL) untuk diganti dengan pelat nomor BK menuai reaksi dari sejumlah pihak. Termasuk di antaranya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. 

Dia menyoroti tindakan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tersebut. Saan melihat, tindakan Bobby itu berpotensi menimbulkan konflik antardaerah. Dia mengingatkan, pelat nomor kendaraan bisa melintas bebas di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga

Bobby Minta Truk Aceh Ganti Pelat BK, Komisi II DPR: Normal Daerah Mau Tambah PAD

"Karena itu akan menimbulkan berbagai ketegangan antardaerah, kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Karenanya, Saan meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Baca Juga

Kontroversi Razia Truk Plat Aceh, Bobby Nasution Banjir Tudingan tapi Klaim Sosialisasi

"Ya terkait dengan isu yang viral ya di media sosial terkait dengan razia apa pelat bernomor Aceh di wilayah Sumut di Medan, justru hal itu tidak boleh terjadi," kata Saan.

Saan juga meminta para kepala daerah untuk tidak mengedepankan ego karena bisa merusak keharmonisan masyarakat. 

"Jadi tidak boleh ada ego, apalagi lintas daerah, dari benih-benih seperti itu harus ditiadakan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution, membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan razia terhadap truk berpelat nomor BL saat meninjau ruas jalan provinsi di Langkat yang amblas pada Sabtu (27/9/2025).

Peninjauan itu disebutnya sebagai momen untuk menyosialisasikan rencana penerapan aturan pajak kendaraan perusahaan yang akan berlaku mulai Januari 2026.

Klarifikasi ini disampaikan Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (29/9/2025), menanggapi video dan berita viral.

Dia menegaskan bahwa agenda di Langkat bukanlah razia, melainkan bagian dari sosialisasi peraturan yang sedang dikaji oleh Bapenda.

"Bukan razia, peraturannya saja akan diterapkan Januari 2026 nanti. Kita hanya sosialisasi dan masih dikaji oleh Bapenda," kata Bobby.

Editor: Kastolani Marzuki