Buka Musrenbang RKPD Medan Tahun 2022, Bobby Nasution: Hasil Harus Dirasakan Rakyat

MEDAN,iNews.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta agar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Medan Tahun 2022 dapat dirasakan masyarakat ke depannya. Karenanya, seluruh stakeholder di Pemko Medan diminta untuk fokus mewujudkan lima program prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Medan saat membuka musrenbang.
Program pertama yang menjadi fokus pelayanan kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Medan. Bobby menargetkan ke depannya, Kota Medan sudah harus keluar dari zona merah Covid-19.
Terkait dengan hal kebersihan Kota Medan, Bobby menekankan agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk dapat berkolaborasi dengan kecamatan khususnya pembagian tugas untuk mengatasi masalah kebersihan hingga menjangkau lingkungan.
"Masalah kebersihan di Kota Medan harus terstruktur. OPD harus berkolaborasi dengan kecamatan untuk mengatasi masalah ini hingga ke lingkungan. Apabila tercapai, tentunya kita bisa berkolaborasi dengan kabupaten/kota lainnya dan pemerintah provinsi," kata Bobby saat membuka Musrenbang RKPD Kota Medan, Selasa (30/3/2021).
Selanjutnya, Bobby juga menargetkan permasalahan infrastruktur di Kota Medan dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.
"Saya minta selama dua tahun masalah infrastruktur di Kota Medan dapat diselesaikan karena ini menjadi keluhan masyarakat, namun saya ingatkan kualitas infrastruktur yang dibangun harus dijaga jangan asal membangun," ucapnya.
Bobby juga meminta untuk meningkatkan kawasan Kesawan untuk dijadikan kawasan heritage Kota Medan. Dia meminta kawasan tersebut dikembalikan keasliannya khususnya dalam bentuk bangunan.
Dan yang kelima, lanjut Wali Kota Medan lagi ialah masalah penanganan banjir. Masalah tersebut menjadi tanggung jawab semua OPD.
"Banjir bukan hanya tanggung jawab satu OPD namun semua. Karena sebenarnya jika banjir terjadi, kita semua terkena dampaknya," ucapnya.
Bobby juga meminta perencaan Kota Medan ke depannya harus berdasarkan informasi dari setiap permasalahan yang ada. Informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya diolah menjadi data setelah itu barulah dapat dibuat sebuah perencanaan.
"Masing-masing OPD harus memiliki data yang akurat. Kalau sudah akurat, baru dibuat perencanaan untuk selanjutnya eksekusi dan pengawasan. Saya juga meminta untuk perencanaan tersebut melibatkan instusi dari luar Pemko Medan seperti berkolaborasi dengan USU sehingga perencanaan tepat sasaran," ucapnya.
Editor: Stepanus Purba_block