Buruh Sumut Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Detail Penolakan

Stepanus Purba ยท Senin, 20 Januari 2020 - 14:05 WIB
Buruh Sumut Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Detail Penolakan
Ilustrasi demo buruh. (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id - Sejumlah elemen serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kebijakan ini dinilai hanya berpihak kepada kepentingan investor serta merugikan kelompok pekerja khususnya para buruh.

"Aturan itu sangat merugikan buruh. Seperti perubahan waktu kerja, status dan penghapusan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Karena itu kami menolak aturan yang sedang diusulkan pemerintah itu," ujar Koordinator APBD-SU Natal Sidabutar kepada iNews.id, Senin (20/1/2020).

Natal mengungkapkan, buruh akan menggelar aksi demontrasi untuk meminta pengkajian kembali RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Ini aturan yang mengelabui para pekerja. Terlihat dari hilangnya sanksi pidana kepada para pengusaha yang melanggar aturan," katanya.

BACA JUGA: Temannya Dipecat, Buruh PT Agro Perdaya Jaya di Medan Berunjuk Rasa

Natal merinci, ada sejumlah poin yang menjadi perhatian utama APBD-SU. Pertama menyangkut penerapan upah. Yakni skema upah per jam pada jenis pekerjaan tertentu dan paruh waktu.

Dalam hal ini, memberi peluang pengusaha menerapkan pekerjaan paruh waktu pada semua bidang kerja yang ada dalam satu perusahaan. Sebagaimana halnya penerapan jenis pekerjaan yang dapat dibuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama ini.

Kedua, penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) belum merinci atau belum ada penetapan besaran pesangon yang akan diberikan bagi pekerja. Sementara besaran nilai pesangon sesungguhnya menjadi hal krusial yang dipersoalkan pekerja. Besar kemungkinan, nilai besaran pesangon akan turun dari yang sebelumnya, jika melihat dari jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang didengungkan pemerintah, berupa cash benefit (imbalan tunai), vocational training (pelatihan kejuruan) dan job placement access (akses penempatan kerja).

Ketiga dalam hal waktu kerja. Disebutkan waktu kerja paling lama 8 jam dalam 1 hari. Artinya pemerintah memberi ruang bagi pengusaha untuk mempekerjakan buruh kurang dari 8 jam dalam 1 hari.

“Hal ini tentu akan berdampak pada besaran upah yang akan diterima pekerja setiap bulannya dan juga berdampak pada status kerjanya dalam perusahaan,” katanya.


Editor : Donald Karouw