DJP Sumut Serahkan Pengemplang Pajak Rp369 Juta ke Kejari Tebingtinggi

TEBINGTINGGI, iNews.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Utara II menyerahkan tersangka penggelapan pajak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi, Selasa (10/8/2021). Pengemplang pajak ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp369.237.424.

Plh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut II Teguh Pribadi Prasetya menjelaskan, penyidik telah melengkapi berkas hasil penyidikan atas perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka berinisial MR selaku pengurus CV SJ.

Baca Juga

Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang sampai Akhir Tahun, Ini Alasan Pemerintah

Dokumen penyelidikan dinyatakan sudah lengkap (P21) oleh JPU Kejati Sumut. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Kanwil DJP Sumut II telah memeriksa bukti permulaan terhadap CV SJ.

"Tersangka MR dengan sengaja tidak menyetor pajak (PPN) yang telah dipotong atau dipungut melalui CV SJ tahun 2011 dan 2012 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp369.237.424," ujar Teguh, Selasa (10/8/2021).

Baca Juga

Menkeu Akui PPKM Bikin Seret Penerimaan Pajak

Sebelumnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah disampaikan secara langsung, namun MR menunjukkan sikap tidak kooperatif pada saat dipanggil dalam rangka permintaan keterangan sebagai tersangka.

Baca Juga

Diterpa Pandemi Covid-19, Penerimaan Pajak di Majalengka di Bawah Target

“Setelah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar, kami berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari keberadaan tersangka yang berstatus DPO,” katanya.

Akhirnya MR berhasil ditangkap tim penyidik Kanwil DJP Sumut II bersama Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP di daerah Muntilan-Jawa Tengah.

Baca Juga

DJP Tambah 6 Produk Digital Asing yang Kena Pajak di Indonesia

“Kini tersangka MR dan berkas hasil penyelidikan Kanwil DJP Sumut II telah diserahkan secara resmi ke pihak Kejari Tebingtinggi untuk proses selanjutnya," ujar Teguh.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf (i) KUHPidana tentang Perpajakan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.