Pilgub Sumut

Gakkumdu Punya Waktu 14 Hari Putuskan Kasus Ijazah JR Saragih

Stepanus Purba ยท Senin, 19 Maret 2018 - 20:50:00 WIB
Gakkumdu Punya Waktu 14 Hari Putuskan Kasus Ijazah JR Saragih
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai sidang pembacaan putusan terhadap gugatan JR Saragih-Ance Selian. (Foto: Dok/iNews.id)

MEDAN, iNews.id – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut memiliki waktu selama 14 hari untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam fotokopi legalisasi ijazah milik JR Saragih.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Syafrida Rasahan mengungkapkan, masa penanganan memang dibatasi 14 hari karena pelanggaran yang dilakukan JR Saragih bukan tindak pidana umum, melainkan tindak pidana pemilihan. Karena waktunya sangat dibatasi, maka pemeriksaan JR Saragih yang saat ini menjabat sebagai bupati Simalungun juga tidak memerlukan izin dari menteri dalam negeri (mendagri).

“Sebab, pada saat mendaftar sebagai calon gubernur, bapak JR Saragih bukan sebagai bupati, namun sebagai masyarakat biasa,” kata Syafrida usai pemeriksaan Sentra Gakkumdu terhadap JR Saragih di Kantor Bawaslu Sumut, Senin (19/03/2018).

Mengenai materi pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik Gakkumdu kepada JR Saragih dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan kepala Disdik DKI Jakarta dalam fotokopi legalisasi ijazah JR Saragih, Syafrida mengaku belum mengetahui secara pasti. Termasuk jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.

“Saya belum tahu karena saya belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut dari penyidik yang melakukan pemeriksaan. Namun melihat dari waktu pemeriksaannya, mungkin bisa 10-15 pertanyaan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pak JR Saragih,” ujar Syafrida.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum Sentra Gakkumdu menetapkan status tersangka JR Saragih, Bawaslu Sumut sudah menerima laporan dari masyarakat. JR Saragih disebut memalsukan dokumen yang digunakan saat pencalonan sebagai calon gubernur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

Bawaslu Sumut juga sudah memanggil para pihak mulai dari pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Namun, JR Saragih dan KPU Sumut sebagai saksi tidak juga memenuhi panggilan Bawaslu Sumut dengan alasan kesibukan. Bawaslu Sumut akhirnya melimpahkan penanganan kasus itu ke Sentra Gakkumdu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

“Jadi, persoalan belum pernah diperiksa namun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini mungkin pihak penyidik Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu sendiri, sudah mengumpulkan cukup bukti dan memenuhi unsur yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” paparnya.

Syafrida juga Terkait dengan masih ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus pemalsuan dokumen ini, Syafrida mengungkapkan hal ini masih sangat mungkin terjadi. Hal itu tergantung dengan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Gakkumdu seusai memeriksa semua pihak yang terkait.

Editor : Maria Christina