Kasus Pemalsuan Tanda Tangan JR Saragih Segera Disidangkan

Stepanus Purba ยท Sabtu, 24 Maret 2018 - 10:12 WIB
Kasus Pemalsuan Tanda Tangan JR Saragih Segera Disidangkan
Suasana konferensi pers menyoal kasus yang dialami JR Saragih. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id - Kasus hukum atas dugaan legalisasi ijazah dan pemalusan tanda tangan yang mendera Jopinus Ramli (JR) Saragih, dalam waktu dekat akan segara memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Hal itu diungkapkan Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara, Syafrida R Rasahan.

"Kasus JR Saragih masih dalam penyidikan di tingkat kepolisian. Insya Allah akan rapat ketiga di Sentra Gakkumdu untuk pembahasan. Selanjutnya, jika berkas-berkas sudah lengkap, akan langsung dilimpahkan ke Kejati Sumut‎. Nanti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mempelajari berkasnya dan menyerahkannya ke Pengadilan Negeri Medan," ujar Syafrida, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Sabtu (24/3/2018).

Dia melanjutkan, Proses penyidikan terhadap kasus dugaan pemalsuan dokumen akan dilakukan dengan cepat. Untuk itu, Bawaslu Sumut terus berkoordinasi dengan Polda Sumut dan Kejati Sumut terhadap kasus proses hukum tersebut. "Tim Sentra Gakkumdu akan terlebih dahulu menuntaskan penyidikan kasus pemalsuan tanda tangan yang digunakan tersangka untuk kepentingan pencalonan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara," ujarnya.


Diketahui, JR Saragih telah menyandang status tersangka sejak 15 Maret 2018, dan menjalani pemeriksaan pertama di Kantor Bawaslu Sumut, pada 19 Maret 2018.

Pascapenetapan tersangka itu, Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Bupati Simalungun juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Pengumuman itu langsung disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan yang didampingi oleh JR Saragih dan sejumlah pimpinan DPD Partai Demokrat Sumut di Hotel Wings Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, 21 Maret 2018 lalu.

Posisi ketua DPD Partai Demokrat Sumut sementara diisi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Herri Zulkarnain yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt). Hal itu ditengarai agar JR Saragih dapat fokus pada urusannya dan Zulkarnain bisa mengurusi Partai Demokrat di Sumut.

Diketahui, JR Saragih dua kali dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut dalam pencalonan gubernur periode 2018-2023 karena masalah ijazah SMA. Namun, sejauh ini JR Saragih belum dapat dikonfirmasi terkait kabar digesernya dirinya dari posisi ketua DPD Partai Demokrat Sumut.


Editor : Donald Karouw