Kasus Stunting di Sumut Memprihatinkan, BKKBN Sebut 13 Daerah Berstatus Merah

MEDAN, iNews.id - Kondisi prevalensi stunting di Sumatera Utara (Sumut) berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sangat memprihatinkan. 

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan, 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30 persen.
 
Mandailing Natal dengan prevalensi stunting 47,1 persen memuncaki peringkat nomor 2 dari 246 kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas berdasar data SSGI 2021. 

Baca Juga

BKKBN Sebut 15 Kabupaten di NTT Darurat Stunting

Sedangkan Padanglawas yang berprevalensi 42 persen, masuk dalam 10 besar daerah berstatus merah.
 
Status merah selain disandang Mandailing Natal dan Padang Lawas, juga mencakup Pakpak Bharat, Nias Selatan, Nias Utara, Dairi, Padang Lawas Utara, Nias, Kota Padangsidempuan, Langkat, Batubara, Labuan Batu Utara serta Tapanuli Selatan.

Sementara yang berstatus kuning atau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 20 hingga 30 persen meliputi Samosir, Simalungun, Nias Barat, Labuan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Karo, Toba Samosir, serta Binjai. Tepatnya daerah yang berstatus kuning di Sumut berjumlah 14 daerah.
 
Daerah berstatus hijau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 10 hingga 20 persen mencakup 6 daerah. Keenamnya terdiri atas Serdangbedagai, Kota Meda, Asahan, Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar dan Deliserdang.

Baca Juga

Meski Pandemi Covid-19, BKKBN Klaim Turunkan Angka Stunting 3,3 Persen

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN yang diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo melalui Peratutan Presiden/Perpres Nomor 72/2021 sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia berharap konvergensi lintas sektoral sungguh-sungguh bisa terlaksana dan membutuhkan komitmen serta kerja keras semua pihak.
 
“Program, kegiatan dan anggaran untuk percepatan penurunan stunting menjadi saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran,” kata Hasto Wardoyo saat Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Medan, Kamis 10/3/2022).

Menurut Hasto, dengan keberadaan 10.323 Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang ada di Sumut atau setara dengan 30.969 orang penggerak pendamping keluarga, persoalan stunting di seantero Sumut harus bisa teratasi
 
Mantan Bupati Kulonprogo itu menegaskan, kolaborasi semua pihak di Sumut menjadi kata kunci untuk percepatan penurunan stunting. 

Pelibatan 21 perguruan tinggi di Sumut yang memiliki program studi gizi dan program studi kelompok kesehatan sangat potensial untuk dilibatkan. 

Program kampus merdeka memungkinkan mahasiswa bisa mendapat nilai satuan kredit semester di Kampung-Kampung Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh Sumut, sehingga kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting bisa optimal.
 
“Saya berharap, keberadaan 385 perguruan tinggi yang ada di Sumut bisa melaksanakan kegiatan peduli stunting. Hingga saat ini baru sembilan perguruan tinggi atau sekitar 2 persen yang telah melakukan perjanjian kesepakatan pemahaman (MoU) peduli stunting dengan BKKBN," katanya. 

Pelibatan mahasiswa dan pengerahan maksimal TPK menjadi solusi untuk mengcover persoalan stunting yang ada di 6.132 desa yang ada di Sumut.
 
Hasto mengatakan, sosialisasi RAN PASTI di Medan ini  menjabarkan  penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa. 

Wakil Gubernur Sumatera Utara,  Musa Rajekshah berharap semua kepala daerah yg ada di Sumut bahu membahu mengatasi stunting. 

"Data-data yg diberikan BKKBN harusnya menjasi pijakan kita semua untuk bergerak dan melakukan konvergensi," katanya. 

Rajekshah yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara juga optimistis Sumut dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
 
Bupati Batubara, Zahir  mengungkapkan, untuk menurunkan angka stunting pada balita perlu beberapa hal yang harus dipersiapkan, salah satunya pemberian gizi yang baik. 

Menurutnya, pendataan akurat untuk kasus stunting di Daerah harus di tingkatkan dalam memudahkan penambahan gizi pada anak.
 
"Terutama, Pemkab Batubara akan meningkatkan pendataan lebih baik yang sesuai dengan fakta, hal ini bertujuan pemberian gizi kepada anak-anak secara merata," ungkapnya.
 
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah bersyukur dengan data-data yg diungkapkan Kepala BKKBN menjadi motivasi dirinya untuk menurunkan angka stunting di daerahnya. 

Binjai yang saat ini statusnya kuning secara rutin menggelar pemeriksaan untuk calon pengantin untuk mencegah terjadinya kelahiran stunting.
 
Mendukung kedua sejawatnya, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom  mengajak seluruh stakeholder untuk saling bersinergi memberikan pemahaman tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), pemenuhan asupan makanan bergizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, penanggulangan stunting di Samosir.
 
Persoalan stunting merupakan masalah serius mengingat sekitar 2 – 3 persen pendapatan domestik bruto atau PDB hilang pertahun akibat stunting. 

Editor: Kastolani Marzuki