Kasus Suap Gatot, 4 Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

JAKARTA, iNews.id – Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, yang menjadi terdakwa atas kasus dugaan suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/2/2019). Putusan majelis hakim, keempatnya terbukti menerima suap dan divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keempat terdakwa tersebut yakni, anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2019 Rijal Sirait. Kemudian anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2019 Fadly Nurzal. Selanjutnya anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009-2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014-2019 Rooslynda Marpaung. Dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014-2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Hariono memvonis terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," ujarnya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait sebesar Rp477,4 juta, Fadly Nurzal Rp960 juta, Rooslynda Marpaung Rp885 juta dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M Anwar, Ugo, dan M Idris M Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa. Hal itu lantaran para terdakwa sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi, mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500.000.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya. "Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Editor: Donald Karouw