Kemendagri Minta Pemprov Sumut Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona

Antara ยท Jumat, 24 April 2020 - 19:33 WIB
Kemendagri Minta Pemprov Sumut Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan langkah-langkah konkret untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi (PE) di tengah pandemi virus corona. PE Sumut pada 2019 cukup bagus atau sebesar 5,22 persen.

"Pemprov Sumut diminta bisa menyelaraskan rencana pembangunan dengan kabupaten kota agar pembangunan berjalan baik yang bisa membuat pergerakan ekonomi," ujar Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam teleconference di acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama gubernur dan bupati/wali kota se-Sumut, Kamis (23/4/2020).

Dia mengakui, wabah Covid-19 membuat daya beli masyarakat menurun, tingkat pengangguran meningkat dan ekspor turun serta dampak negatif lainnya. Semuanya itu mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan ekonomi, tidak terkecuali di Sumut.

"Untuk itu perlu ada langkah konkret yang harus diambil untuk bisa mempertahankan atau setidaknya mencegah agar pertumbuhan ekonomi Sumut tidak turun drastis pada 2020 dan 2021," katanya.

Haposan meminta agar pemprov, pemkab maupun pemkot lebih terbuka dan melakukan perencanaan yang produktif untuk masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyebutkan, pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan berkaitan langsung dengan prioritas nasional, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Pemulihan ekonomi dilakukan dengan memfokuskan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi," kata Edy.

Langkah itu juga dilakukan di 2020 untuk menjaga perekonomian Sumut yang terganggu dampak Covid-19. Untuk itu, Pemprov Sumut juga membutuhkan dukungan kuat dari Pemerintah pusat.


Editor : Donald Karouw