Kemenkes Tetapkan Tarif Tertinggi Rapid Test Rp150.000, Dinkes Sumut: RS Tak Sanggup

Stepanus Purba ยท Kamis, 09 Juli 2020 - 11:21 WIB
Kemenkes Tetapkan Tarif Tertinggi Rapid Test Rp150.000, Dinkes Sumut: RS Tak Sanggup
Ilustrasi rapid test. (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id- Penetapan batas tarif rapid test Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp150.000 menuai penolakan dari pihak rumah sakit. Tarif tersebut dinilai terlalu rendah hingga memberatkan pihak rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan saat ini pihaknya bersama dengan pengelola rumah sakit di Sumut tengah membahas surat edaran menteri tersebut. Rumah sakit mengaku tidak mampu menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.

Alwi menjelaskan, sekarang ini, tarif termurah yang ada yaitu Rp250.000 yakni di RSU Haji Medan. Malah, banyak RS yang menerapkan tarif di atas harga tersebut, apalagi di daerah yang lokasinya jauh.

"Jadi memang banyak yang lebih dari Rp250.000. Mereka nggak sanggup kalau harus turun menjadi Rp150.000," kata Alwi, Kamis (9/7/2020).

Secara prinsip, Alwi mengatakan penyeragaman tarif rapid test merupakan hal yang baik. Namun demikian, penyeragaman tarif tersebut harus melihat situasi dan kondisi di daerah. Selain itu, pemberian subsidi kepada rumah sakit juga dinilai dapat menjadi solusi bagi pihak rumah sakit.

"Jadi kita masih mengamati bagaimana perkembangan dahulu. Tapi yang terjadi seperti itu lah," ucapnya.

Selain itu, Alwi juga menyebutkan, sikap dari Dinas Kesehatan juga tidak bisa melakukan sanksi bila ada RS yang tidak mengikuti edaran tersebut. Sebab, surat edaran itu sifatnya bukan kewajiban melainkan bersifat imbauan.

"Tapi kalau mereka nggak ada yang sanggup bagaimana mau kita buat. Sanksi juga tidak ada kalau surat edaran, tapi paling secara persuasif akan kita coba. Bila tidak bisa juga, ya akan kita lapor ke kementerian," ujarnya.

Terpisah, Kasubbag Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, surat edaran Kemenkes tersebut dikeluarkan dengan latar belakang karena saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan produksi alat rapid test lokal. Sebab, selama ini alat rapid test diimpor dari luar negeri sehingga harganya mahal.

"Harga rapid test lokal yang sedang dikembangkan Rp75.000. Makanya, dikeluarkan surat edaran dengan tarif maksimal Rp150.000," ucapnya.

Akan tetapi, sambung dia, saat dicek oleh pihak RSUP Adam Malik ke produsen ternyata alat rapid test lokal masih kosong, dan informasinya, baru akan tersedia pada Agustus nanti. Oleh sebab itu, tarif yang ditetapkan di RSUP Adam Malik masih Rp300.000

"Alat rapid test lokal masih kosong, makanya tarifnya masih tetap. Kalau kita sesuaikan tarifnya, tentu rumah sakit rugi karena alat rapid test masih impor. Tapi, kalau alatnya sudah ada dari lokal maka pasti tarifnya disesuaikan," katanya.

Tak jauh beda disampaikan Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin. Pihaknya masih menetapkan tarif lama sebesar Rp300.000. Selain itu, mereka masih menunggu surat edaran resmi turun dan diterima pihak rumah sakit.

"Kami sifatnya mengikuti karena selaku operator," ujarnya.

Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Padian Adi Siregar menilai, perlu ada intervensi pemerintah untuk memberikan sanksi administrasi apabila ada fasilitas kesehatan (faskes) yang melanggar atau tidak mengindahkan surat edaran Kemenkes itu. Dalam setiap aturan atau kebijakan pasti ada sanksinya.

"Perlu intervensi pemerintah untuk memberikan sanksi administrasi apabila edaran yang dimaksud dilanggar," ucapnya.


Editor : Stepanus Purba