Kepala BNPB Ajak Warga Huta Bargot Madina Beralih ke Tambang Emas Hijau

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 29 November 2019 - 16:44:00 WIB
Kepala BNPB Ajak Warga Huta Bargot Madina Beralih ke Tambang Emas Hijau
Kepala BNPB, Doni Monardo berdialog bersama Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, aparat pemerintah desa, kecamatan dan juga warga terkait tambang emas berbahaya. (Foto: BNPB)

MADINA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengajak warga Desa Huta Bargot Nauli dan Desa Huta Bargot Julu, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), menyadari dampak negatif penambangan emas bagi lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu, dia mengajak warga beralih menambang emas hijau seperti alpukat dan kemenyan.

Ajakan ini disampaikan saat mengunjungi Desa Huta Bargot Nauli, Madina, Kamis (28/11/2019). Di sana, Doni berdialog dengan Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, aparat pemerintah desa, kecamatan dan juga warga untuk menyikapi masalah penambangan emas tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan merkuri.

Doni mengatakan, banyak pilihan yang bisa ditempuh warga untuk menopang kehidupan tanpa harus menambang emas. Di antaranya menggagas program emas hijau lantaran tanah di area ini subur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik.

“Kami menawarkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengganti mata pencaharian dari menambang emas menjadi emas hijau berupa bercocok tanam dengan menanam pohon-pohon yang menghasilkan nilai jual tinggi," kata Doni.

Dia mengilustrasikan pemanfaatan emas hijau di jaman penjajahan Belanda, dimana melalui pemanfaatan hasil alam, VOC mampu memiliki kekayaan USD 7,9 triliun. Pencapaian ini menempatkan perusahaan Belanda tersebut sebagai perusahaan terkaya di dunia dalam sejarah dunia.

"Mari ciptakan emas dari tumbuh-tumbuhan," kata Doni di hadapan pejabat daerah, pemuka adat, pemuka agama di lingkungan Madina. Dengan menanam pohon, kata dia, selain dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat, juga dapat menjaga lingkungan bagi anak cucu di masa mendatang.

"Pohon alpukat, sukun, masoya, kemenyan dan kayu manis hanya memerlukan waktu beberapa tahun untuk dapat dipanen dan dijual ke daerah lain bahkan diekspor ke negara tetangga, di sisi lain lingkungan akan lebih terjaga dibanding menambang emas ilegal menggunakan merkuri," katanya.

Doni mengingatkan, penambangan dengan merkuri berdampak buruk pada kesehatan warga. Dinas Kesehatan Madina mencatat tujuh kasus anak meninggal dunia akibat terpapar merkuri. Beberapa bayi juga lahir tidak sempurna diduga akibat orang tuanya terpapar merkuri saat menambang emas.

Kasus tersebut teridentifikasi sejak 2013 lalu, sedangkan penambangan emas warga marak sejak sembilan tahun lalu hingga saat ini.

Namun Kepala Desa, Ahmad Rohan mengatakan, penambangan emas ini memberikan kesejahteraan bagi warga. Mereka dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Namun kami juga menyadari, penambangan ilegal tersebut membahayakan bagi kami,” katanya.

Salah satu warga, Sutan, mengatakan penghasilan dari menambang emas lebih besar dibandingkan bertanam karet. Namun dia mengaku belum memahami dampak bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk pengolahan emas.

Hal senada juga dilontarkan warga lain, Alimusha. Dia mengaku menggunakan sarung dan masker saat bekerja menggunakan bahan merkuri.

Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution mengatakan pemerintah daerah berharap mendapatkan solusi terkait penambangan emas ilegal tersebut. "Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat ikut membantu mencari solusi," kata Dahlan.

Dalam acara ini, BNPB juga memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada orang tua dari dua bayi cacat yang telah meninggal. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian BNPB dan berjanji akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk modal usaha dan meninggalkan penambangan emas ilegal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Undang-undang tersebut dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan merkuri dan senyawanya di wilayah NKRI. UU ini bertujuan mengurangi atau mencegah gangguan kesehatan akibat pajanan atau paparan merkuri serta mengurangi beban dan kerugian negara dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Di samping bahaya penggunaan merkuri, lokasi penambangan emas berada di daerah yang rawan bahaya gempa bumi dan longsor. Dilihat dengan cepat menggunakan aplikasi InaRisk, lokasi penambangan berada di daerah gempa dan longsor dengan kategori risiko tinggi. Dengan penambangan dan pengelolaan tanpa melihat dampak lingkungan, potensi bahaya akan meningkat, seperti banjir dan longsor di saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Doni dan rombongan juga berkesempatan melihat penambangan emas dan perak Martabe di Tapanuli Selatan, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan Madina.


Editor : Umaya Khusniah