Konflik Tanah Adat, Warga Demo PN Simalungun Tuntut Pembebasan Ambarita

Dharma Setiawan ยท Jumat, 14 Februari 2020 - 11:34 WIB
Konflik Tanah Adat, Warga Demo PN Simalungun Tuntut Pembebasan Ambarita
Masyarakat Adat Desa Sihaporas bersama mahasiswa saat berunjuk rasa di PN Simalungun, Jumat (14/2/2020). (Foto: iNews/Dharma Setiawan)

SIMALUNGUN, iNews.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Adat Desa Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berunjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Jumat (14/2/2020). Mereka menuntut majelis hakim membebaskan dua warga atas nama Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita yang ditahan sejak September 2019 dalam perkara konflik lahan.

Pantauan iNews, massa warga dan mahasiswa membawa berbagai spanduk yang berisi aspirasi dan tuntutan atas dugaan kriminalisasi terhadap dua pejuang masyarakat adat tersebut. Keduanya dituduh terlibat penganiayaan saat bentrokan dengan petugas keamanan PT TPL.

“Tanah mereka tanah leluhur. Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah mengkriminalisasi masyarakat adat,” ujar orator demo saat memimpin aksi unjuk rasa tersebut.

Sementara itu pengakuan Jonny Ambarita yang berstatus terdakwa, ketika terjadi bentrokan dia tak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan. Dia justru berupaya meredam dengan melerai dan meminta warga menahan diri.

“Saya dituduh lakukan pemukulan. Justru saya saat itu mengupayakan jangan ada pemukulan. Saksi jelas ada banyak warga. Bukti video yang diperlihatkan juga tak menunjukkan gambar hanya suara saya yang jelas melerai bentrokan,” ujar Ambarita.

Penasihat hukum terdakwa Sahat Hutagalung meminta majelis hakim memberikan keadilan kepada masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka.

“JPU sudah berikan tuntuan dan kami juga telah sampaikan pleidoi. Kami harap hakim bisa memutuskan dengan tenang, bijaksana dan mencermati fakta-fakta yang ada,” kata Sahat.

Menurutnya, yang terpenting yakni latar belakang peristiwa. Dia menilai kasus sengketa lahan di Simalungun ini juga banyak terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Konflik agraria yang tak terselesaikan ini karena ketimpangan dari sumber daya alam. Dari zaman kolonial sampai sekarang masih terjadi di berbagai daerah,” ujarnya.

Diketahui, bentrokan antara warga akibat sengketa lahan terjadi pada pertengahan September 2019. Ketika itu, masyarakat adat Sihaporas sedang bercocok tanam di lahan yang diklaim sebagai tanah adat leluhur. Kemudian datang pihak keamanan PT TTL yang mengklaim tanah tersebut merupakan lahan konsesi perusahaan. Kedua kubu pun bentrok hingga terjadi pemukulan terhadap petugas keamanan perusahaan.


Editor : Donald Karouw