Korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan, 3 ASN Pemkab Labura Ditetapkan Tersangka

Antara ยท Jumat, 17 Januari 2020 - 10:55 WIB
Korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan, 3 ASN Pemkab Labura Ditetapkan Tersangka
Ilustrasi korupsi. (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id – Kasus dugaan korupsi dana bagi hasil (DBH) pajak bumi bangunan (PBB) menjerat tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura). Ketiga ditetapkan sebagai tersangka usai mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut.

"Penetapan tiga tersangka ini terkait kasus dugaan korupsi dana bagi hasil pajak bumi bangunan (PBB) di Labuhanbatu Utara," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Kamis (16/1/2020).

Dia mengungkapkan, identitas ketiga ASN yang telah ditetapkan tersangka yakni Kabid Pendapatan Pemkab Labura tahun 2013, 2013 dan 2015 berinisial AP, Kepala DPKD Labura tahun 2014 FID dan pejabat Kepala DPKD Labura tahun 2013 inisial AFL.

"Saat ini, kasus ketiga tersangka itu terus dikembangkan penyidik," katanya.

Menurutnya, pemanggilan pertama kepada tiga ASN yakni pada Senin (13/1/2020). Namun panggilan ini tidak ditanggapi dan mereka juga tak memberi alasan ketidakhadiran. Sehubungan dengan itu, maka penyidik Polda Sumut menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Polda Sumut dalam waktu dekat akan melayangkan pemanggilan kedua terhadap tersangka untuk pemeriksaan," katanya.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi DBH dan PBB di Kabupaten Labura, penyidik telah meminta keterangan atau memeriksa sebanyak 12 orang saksi. Di mana sebelumnya, Polda Sumut menerima laporan terjadi dugaan penyimpangan DBH dan PBB di Kabupaten Labura.

"Polda Sumut masih terus mendalami kasus dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan negara itu," tuturnya.


Editor : Donald Karouw