KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta. Eksekusi ini berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Jaksa Eksekusi KPK Medi Iskandar Zulkarnain telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2020 atas nama terdakwa Dzulmi Eldin yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

Terbukti Terima Suap, Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

"Dengan cara memasukkan terdakwa Dzulmi Eldin ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Ali di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Sebelumnya berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tipikor Medan, terdakwa Eldin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Eldin divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.

Baca Juga

Kasus Suap, Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman tambahan kepada Eldin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Eldin dinilai melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta Eldin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam dakwaan JPU, Eldin disebut menerima uang suap Rp2,1 miliar dari para kepala dinas di Pemkot Medan. Uang itu diberikan sebagai imbalan karena terdakwa mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan. Perkara berikutnya yakni ketika perjalanan dinas Eldin dalam rangka kerja sama 'sister city' antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Editor: Donald Karouw