Kasus Suap Interpelasi

KPK Periksa 22 Saksi terkait Kasus Suap 38 Anggota DPRD Sumut

Stepanus Purba ยท Selasa, 22 Mei 2018 - 16:13:00 WIB
KPK Periksa 22 Saksi terkait Kasus Suap 38 Anggota DPRD Sumut
Ilustrasi kasus suap. (Foto: Okezone)

MEDAN, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 22 orang saksi untuk 38 orang anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan kasus suap yang dilakukan mantan gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Selasa (22/5/2018). Pemeriksaan anggota DPRD, staf khusus, sekretariat DPRD, dan PNS di lingkungan Pemprov Sumut itu dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, sampai hari ini, KPK sudah memeriksa 150 saksi untuk penyidikan dugaan suap hak interpelasi yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho terhadap sejumlah anggota DPRD Sumut saat itu. Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Sumut juga sudah mengembalikan uang kepada KPK. “Sudah ada 30 anggota DPRD yang mengembalikan uang kepada KPK dengan total nilai sebesar Rp3,7 miliar. Ini akan terus bertambah,” ujar Febri dalam keterangan persnya.

Febri meminta kepada seluruh pihak yang dipanggil oleh penyidik KPK untuk bertindak kooperatif demi pengungkapan kasus korupsi massal  ini. “Kami ingatkan kembali kepada seluruh pihak untuk bisa bersikap kooperatif. Pengembalian uang akan dihargai oleh penyidik sebagai faktor yang meringankan dan mempermudah penanganan kasus ini,” ujar Febri.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Penerimaan hadiah atau janji itu terkait dengan beberapa hal.

Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012-2014 oleh DPRD Sumut. Kedua, persetujuan APBD Perubahan Sumut TA 2013 dan 2014. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014 dan 2015. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Ke-38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD. KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik.

Ke-38 orang tersangka tersebut, yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Kemudian, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Selanjutnya, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Atas tindakan itu, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Maria Christina