Pj Gubernur Sumut Eko Subowo Targetkan Partisipasi Pemilih di Atas 75%

MEDAN, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Eko Subowo menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di seluruh wilayah Sumut bisa melebihi target nasional.

“Kita berdoa mudah-mudahan partisipasinya terpenuhi sesuai dengan target 75 % atau bisa melampauinya,” kata Eko, Selasa (26/6/2018) di kantor Gubernuran.

Tak hanya itu, dalam perhelatan ajang pesta demokrasi memilih pemimpin terbaik, dia berharap agar terbebas dari politik uang (money politics), ujaran kebencian, SARA, dan hoaks. Di samping itu, dia juga menegaskan pentingnya kenetralan aparatur sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

“Semoga Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan, sehari menjelang pemilihan, secara umum segala persiapan dari penyelenggara pemilu sudah siap untuk melaksanakan pilkada tersebut.

“Logistiknya sudah aman, semua telah terdistribusi. Pengamanan juga sudah dikerahkan ke daerah-daerah oleh Kapolda dibantu dengan TNI. Sementara laporan dari pihak penyelenggara, baik KPU, Bawaslu sudah siap secara umum,” kata Eko.

Dia melanjutkan, menyangkut hak pilih warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), telah tuntas dibahas. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Sepanjang mereka (warga binaan) yang memiliki KTP Sumut dan Surat Keterangan (Suket) tentu akan diakomodasikan untuk ikut menyukseskan pilkada,” ujarnya.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea memastikan tidak ada persoalan dari segi anggaran. Selain itu, menyangkut potensi kerawanan juga sudah dikoordinasikan dengan stakeholder untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses pemilihan.

“Kami sudah rapat koordinasi khusus membahas itu dengan menggali potensi permasalahan. Semua pihak yang berkepentingan hadir, baik dari Bawaslu, aparat keamanan, maupun pasangan calon,” katanya.

Mulia melanjutkan, permasalahan 8.800 kertas suara di 21 kabupaten/kota yang rusak maupun yang jumlahnya kurang telah ditanggulangi. Saat ini, seluruhnya telah didistribusikan. “Kami sudah selesaikan untuk persoalan logistik,” tuturnya.