Sebelum OTT, PN Medan Dapat Predikat Pengadilan Terbaik se-Sumut

Stepanus Purba ยท Rabu, 29 Agustus 2018 - 15:49 WIB
Sebelum OTT, PN Medan Dapat Predikat Pengadilan Terbaik se-Sumut
Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id – Fakta menarik diungkap Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan Adi Sutrisno terkait operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah hakim dan panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/8/2018). Dia mengungkapkan, Pengadilan Negeri (PN) Medan mendapatkan skor terbaik yakni A excellent di antara pengadilan lain se-Sumatera Utara (Sumut), hasil penilaian tim khusus (timsus) Hakim Tinggi Pengawas yang dibentuk PT Medan.

Adi mengatakan, tugas  timsus pengawas ini turun ke PN di seluruh Sumut untuk melakukan pemeriksaan. Mereka memeriksa penyelesaian perkara, admintrasi peradilan, pengelolaan sistem keuangan, dan hal lainnya. Semua indikator akan diberikan skor sebagai bagian sistem penilaian.

"PN Medan mendapatkan skor terbaik A excelent. Karena itu saya tegaskan apa yang dilakukan oleh 4 oknum hakim ini tidak mewakili lembaga peradilan," kata Adi, Rabu (29/8/2018).


Selain pemeriksaan secara berkala, PT Medan juga berkoordinasi dengan seluruh hakim yang bertugas. Terakhir, mereka melakukan kordinasi dengan PN Medan pada Kamis (23/8/2018) atau lima hari sebelum OTT.

"Saat itu, saya mendampingi langsung Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk melakukan pembinaan pada seluruh hakim di sebuah ruangan sidang di PN Medan," kata Adi.

Adi menjelaskan, penilaian terhadap lembaga peradilan tidak hanya diukur hanya dari intregritas hakim di PN tersebut. Namun juga dipengaruhi indikator lain seperti admintrasi peradilan, teknis peradilan, dan admintrasi umum sebagai penunjang peradilan.

"Poin-poin tersebut harus bagus semua, salah satunya adalah pengadilan terhadap masyarakat umum harus benar-benar bagus. Seperti pengadilan satu pintu seperti di PN Medan," tuturnya.

Hal ini sekaligus menepis tudingan berbagai pihaknya atas lemasnya pengawasan terhadap PN yang ada di Sumut. "Kalau dibilang lemah tentu tidak. Karena kami melakukan pengawasan terhadap PN sekali hingga dua kali dalam satu periode selama setahun,” ujarnya.


Editor : Donald Karouw