Telusuri Aliran Dana Kasus Judi Online, Polda Sumut Gandeng PPATK

MEDAN, iNews.id - Polda Sumatera Utara menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penanganan kasus judi online dengan tersangka Apin BK. Dalam hal ini, PPATAK menelusuri aliran dana di lembaga perbankan untuk kepentingan penyidikan pengungkapan kasus judi online terbesar di Pulau Sumatera tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, tersangka Apin BK merupakan pemilik judi online yang menjadi buronan polisi setelah kabur saat penggerebekan lokasi perjudiannya di Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deliserdang.

Baca Juga

Polda Sumut Sita 7 Aset Bangunan dan Rumah Bos Judi Online Cemara Asri

"Polda Sumut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kasus judi online milik tersangka Apin BK," ujar Hadi, Jumat (23/9/2022).

Dia menyebutkan, TPPU merupakan suatu perbuatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Baca Juga

Polda Sumut Kerja Sama dengan Interpol, Buru Bos Judi Online Kabur ke Luar Negeri

Untuk melacak aliran uang pada kasus judi daring terbesar di Sumut itu, penyidik Polda Sumut bekerja sama dengan PPATK karena lembaga tersebut memiliki tugas mencegah dan memberantas TPPU.

"Kami terus mengungkap secara menyeluruh kasus judi online milik Apin BK yang salah satu rangkaian penyidikan itu dengan menelusuri aliran uang di perbankan," katanya.

Baca Juga

Polda Sumut Tangkap Ratu Ekstasi saat Antar Barang ke Pelanggan

Dalam kasus ini, Polda Sumut telah menetapkan dua tersangka, yakni Apin BK selaku pemilik tempat judi dan anak buahnya Nico Prasetia sebagai pimpinan operator judi online.

Baca Juga

Lokasi yang Digerebek Kapolda Sumut Diduga Operator Judi Online Terbesar di Pulau Sumatra

Penyidik telah melimpahkan berkas perkara Nico Prasetya untuk tahap pertama ke Kejaksaan. Sementara tersangka Apin BK dikabarkan kabur ke luar negeri.

Polda Sumut juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk mengeluarkan red notice guna memburunya. Hadi mengimbau agar Apin BK menyerahkan diri dan kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.