Warga Asahan 6 Kali Demo soal Penyaluran BLT Rp600.000 yang Dianggap Tak Merata

Agus Ismanto, Sindonews ยท Rabu, 17 Juni 2020 - 18:07 WIB
Warga Asahan 6 Kali Demo soal Penyaluran BLT Rp600.000 yang Dianggap Tak Merata
Sejumlah ibu rumah tangga ketika berunjuk rasa di Desa Mekar Sari, Kabupaten Asahan, beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

KISARAN, iNews.id - Sedikitnya ada enam aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 sepanjang Mei hingga Juni. Persoalanya nyaris sama, warga merasa kecewa lantaran penyaluran dianggap tak merata.

Unjuk rasa pertama di Kantor Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring pada Senin (11/5/2020). Kemudian di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, lalu di Kantor Camat Setia Janji, Rabu (13/5/2020). Selanjutnya di Kantor Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Senin (8/6/2020), Kantor Desa Hesaa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Selasa (9/6/2020) dan terakhir di Kantor Dinas Sosial, Kabupaten Asahan, Senin (15/6/2020).

Gelombang unjuk rasa yang terjadi umumnya memprotes pendistribusian BLT. Warga yang didominasi para ibu-ibu merasa tidak puas karena pembagian dinilai tidak adil dan merata.

Seperti disampaikan Novita Sari, ibu rumah tangga asal Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane. Dia mencurigai pemberian bantuan penuh unsur nepotisme. Dari data yang dimilikinya, para penerima bantuan memiliki kekerabatan erat dengan perangkat desa, bahkan tergolong orang mampu.

"Salimin, abangnya kades. Tuti Rahayu, kakak-nya kades. Dan ada juga yang saudaranya kadus (kepala dusun) dapat. Tapi kami tidak, " kata Novita saat unjuk rasa berlangsung di Kantor Desa Mekar Sari, beberapa waktu lalu.

Namun, tudingan dan aksi warga berujung balas. Puluhan perangkat desa, seperti kepala desa, kepala dusun dan lainnya yang ada di berapa desa se-Kecamatan Buntu Pane juga berdemo di Kantor Kecamatan Buntu Pane. 

Dalam orasinya, mereka berkeras telah menyerahkan data warga yang berhak menerima bantuan sebagai penerima manfaat ke Dinas Sosial. Mereka tak terima dan mengira jika menjadi sasaran amuk warga dalam penyaluran BLT.

"Ke mana kami mau mengadu atas bola panas dari bantuan Kemensos yang diterima masyarakat. Seolah kami yang bersalah. Padahal data warga (penerima manfaat) sudah kami sampaikan ke Dinas Sosial," kata Kepala Desa Ambalutu Heri Kusniadi.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah telah menggulirkan program bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk mengatasi dampak Covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Asahan. Tapi program justru berujung amuk dan kekecewaan warga.

"Kek mana tak geram. Ada bantuan tapi tak kebagian. Enggak tahu alasannya, kenapa bisa enggak dapat. Padahal, KK (kartu keluarga) sudah diminta Kepling (kepala lingkungan)," kata Edy Syahputera (39), Rabu (17/6/2020).

Warga Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur ini mengaku, pandemi Covid-19 sangat berimbas terhadap penghasilannya sebagai pedagang kelontong keliling.

"Banyak berkurang lah. Tapi, ya mau cemana lagi," ucap ayah dari 2 orang anak tersebut.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Muksin tak menampik persoalan tersebut. Muksin berdalih, bahwa pendataan telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat lingkungan/dusun hingga kabupaten. Dari hasil pendataan, sebanyak 67.208 kepala keluarga (KK) merupakan masyarakat terdampak Covid-19 di luar nondata terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Jadi, basis data masyarakat terdampak Covid-19 yang kami miliki sebanyak 67.208 KK. Dan ini sudah kami ajukan ke-Kemensos. Tapi yang terialisasi hanya 29.567 KK," kata Muksin.

Jika mengacu pada data tersebut, masyarakat yang terdampak secara keseluruhan telah mendapatkan bantuan. Yakni, BLT sebanyak 29.567 KK dan bantuan Pemprov Sumut untuk 63.768 KK.

"Jadi, ada sekitar 93.000-an kepala keluarga yang telah mendapat bantuan," ujarnya.

Kendati demikian, Pemkab Asahan telah mengalokasikan dana Rp39,9 miliar untuk meng-cover masyarakat terdampak yang belum sama sekali mendapatkan bantuan. Rencananya, bantuan yang disalurkan berbentuk uang tunai.

"Tapi, jumlah penerima dan berapa besarannya belum tahu. Masih dirumuskan," katanya.


Editor : Donald Karouw