"Bagaimana kasus ini bisa diungkap dalang di balik ini semua, apa sih sebananya motifnya," ujar pengurus Relawan Persatuan Nasional, Herianto.
Menurut Lintas 98 Sumut, persoalan ini bukan sekadar menyangkut keamanan pribadi seorang presiden. Kasus tersebut dinilai berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara, kehormatan institusi negara, perlindungan hak masyarakat, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pernyataan sikapnya, Lintas 98 Sumut menegaskan penggunaan teknologi penyadapan oleh institusi negara harus berada dalam pengawasan ketat. Teknologi tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik tertentu.
Mereka juga meminta polisi mengusut tuntas dan mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait