MEDAN, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT menyasar ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara dan mengamankan delapan orang. Salah satu yang terjaring dalam operasi senyap itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan.
Data yang dihimpun iNews.id, Marsudin Nainggolan merupakan kelahiran Negeri Dolok, Simalungun 17 Juli 1961 silam. Marsudin menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dia kemudian meraih gelar Magister Hukum (S-2) di STIH IBLAM Jakarta dan menyandang gelar doktoral bidang hukum di Universitas Jayabaya Jakarta.
Marsudin Nainggolan mulai menapaki karier di dunia peradilan pada 1992 setelah diangkat menjadi hakim di PN Curup, Bengkulu. Karier Marsudin tergolong cukup pesat karena tercatat beberapa kali menjadi ketua pengadilan di sejumlah daerah, di antaranya di PN Kuala Kapuas, PN Karawang Kelas I B, ketua PN Pekanbaru Kelas I A dan kini menjadi ketua PN Medan Kelas I A Khusus.
Namun, karier Marsudi Nainggolan kini terancam karena terjaring OTT KPK, Selasa (28/8/2018) pagi. Pria yang sudah berpangkat Pembina Utama di PN Medan ini dicokok KPK bersama tujuh orang koleganya. Mereka, yakni Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo, Hakim Sontan Marauke dan Hakim Meri Purba. Kemudian, dua panitera, yakni Oloan Sirait dan Elfandi, serta dua orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.
Penangkapan Marsudin dibenarkan langsung Ketua KPK Agus Rahardjo. "Benar, ada kegiatan tim penindakan KPK di Medan tadi pagi, setidaknya delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar Agus Rahardjo.
Agus juga mengungkapkan bahwa dari 8 orang yang diamankan KPK yang terdiri atas unsur hakim, panitera dan pihak lainnya. Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang dolar dalam OTT.
"Sejauh ini, baru ini informasi yang dapat kami sampaikan. Tim sedang bekerja untuk melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat yang kami be terima. Nanti jika ada perkembangan akan diupdate kembali termasuk berapa orang yang akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta," tandasnya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait