MEDAN, iNews.id –Lemahnya pengawasan pemerintah menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). Pernyataan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan seusai prosesi tabur bunga atas peristiwa kapal tenggelam yang menyebabkan 164 orang hilang dan tiga tewas.
"Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga tidak akan terulang kembali. Ini salah satu proses yang tidak bisa dihindari. Kalau pun ada salah, saya mengakui ada juga kekurangan kami (pemerintah) di sana," kata Luhut di hadapan ratusan keluarga korban, Senin (2/7/2018).
Luhut berjanji, ke depan pemerintah akan melakukan pembenahan di sektor transportasi, khususnya terhadap 53 pelabuhan yang ada di Danau Toba saat ini. Selain itu, pemerintah juga akan menambah empat unit kapal feri sebagai moda transportasi.
"Kami mengakui ada keterlambatan dalam pembuatan kapal feri. Feri yang pertama akan selesai Oktober tahun ini. Kemudian disusul feri kedua, ketiga dan keempat. Kami juga akan perbaiki sistem transportasi, mulai dari manifest dan KIR untuk kapal," ujarnya.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon juga mengakui tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba pada Senin (18/6/2018), merupakan kesalahan dari Pemkab Simalungun.
"Pemkab Samosir berasa bertanggung jawab secara moral. Ini bagian dari kesalahan kami," ucapnya di hadapan Luhut.
Diketahui, pencarian KM Sinar Bangun dan 164 penumpang yang tenggelam rencananya akan dihentikan Selasa (3/7/2018). Selain batas waktu yang sudah habis setelah tujuh hari dan tambahan sembilan hari pencarian, Basarnas beralasan evakuasi korban sangat sult dilakukan karena keterbatasan peralatan.
Editor : Donald Karouw
danau toba luhut binsar panjaitan km sinar bangun kesalahan pemerintah lemahnya pengawasan kasus tenggelam
Artikel Terkait