Ilustrasi kasus mafia tanah. (Foto: Antara)
Wahyudi Aulia Siregar

MEDAN, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) membentuk tim khusus untuk menangani persoalan mafia tanah. Pembentukan tim ini merupakan respon atas permintaan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, yang tak ingin keberadaan mafia tanah menghambat pembangunan nasional dan memicu konflik sosial di masyarakat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN Wiswantanu mengatakan, dengan pembentukan tim ini mereka akan menindaklanjuti dugaan kasus tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.

"Kasus masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi tersebut yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang," kata Kajati Sumut IBN Wiswantanu didampingi Kasi Penkum Yos A Tarigan saat diminta tanggapannya terkait permasalahan tanah di Sumatera Utara, Kamis (10/2/2022).

Terkait dengan masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, lanjut IBN Wiswantanu yakni penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat sudah ditingkatkan ke penyidikan.

"Untuk perkara lainnya, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi suaka margasatwa di Kabupaten Deli Serdang dan dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Perambahan Hutan Lindung di Kabupaten Serdang Bedagai, yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," katanya.

Proses penyidikan dan penyelidikan dua kasus masalah tanah yang saat ini sedang berlangsung, lanjut IBN Wiswantanu apabila masyarakat menemukan dugaan mafia tanah segera laporkan dengan data dan fakta yang jelas.

Kemudian, apabila masyarakat ada menemukan adanya keterlibatan jaksa atau pegawai Kejaksaan yang memback-up mafia tanah segera laporkan.

"Jangan hanya beropini atau menyampaikan sesuatu tanpa didukung data dan fakta yang kuat. Laporkan dengan data dan fakta yang lengkap, kita akan proses setiap pengaduan yang berkaitan dengan mafia tanah. Apabila laporan yang diberikan tidak terbukti akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melaporkan," kata dia.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto

BERITA TERKAIT