Hal ini membuat sejumlah kebijakan yang diterbitkan pemerintah kerap kali menyampingkan kepentingan lingkungan hidup sehingga kerap kali dipersoalkan.
"Belum lagi jika dikaitkan dengan alokasi anggaran daerah yang seharusnya cukup besar untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan dampak dari pengabaian ekologi. Alih-alih ingin untung, pemerintah terpaksa rugi karena harus mengalokasikan biaya besar untuk penanganan bencana," katanya.
Menurutnya, jika kepastian hukum mampu dihadirkan oleh pemerintah Sumut, kehadiran pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian kembali lagi untuk mensejahterakan masyarakat.
"Begitu pula dengan para oknum perusak lingkungan harusnya sudah ditindak dengan tegas karena tidak hanya merugikan keuangan negara, juga mencederai kehidupan sosial ekologis masyarakat Sumut," ucapnya.
Doni juga berharap semangat investasi di Indonesia harus berdasarkan dengan semangat pembangunan berkelanjutan, mengakomodir pilar ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Namun demikian, sejumlah kebijakan yang diterbitkan pemerintah saat ini dinilai mengabaikan kepentingan sosial ekologi khususnya di Sumut.
Saat ini konsep investasi masih terkesan menyejahterakan segelintir pihak saja. Jauh dari semangat awalnya yakni mencapai kesejahteraan rakyat.
Editor : Stepanus Purba_block
Artikel Terkait