Daftar 5 Daerah di Sumut yang Berisiko Tinggi Penyebaran Covid-19 selama Pilkada

MEDAN, iNews.id - Sedikitnya lima kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) tergolong memiliki risiko tinggi penyebaran pandemi Covid-19 selama Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Untuk menurunkan risiko tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan perketat protokol kesehatan.

Kelima daerah yang masuk dalam daftar berisiko tinggi yakni Kabupaten Mandailing Natal, Kota Binjai, Gunungsitoli, Medan dan Sibolga. Sementara selebihnya masuk ke dalam kategori risiko sedang dan dua daerah tidak terdampak atau tanpa kasus.

Baca Juga

Amankan Pilkada Serentak 2020,Polda Sumut Kerahkan 3.824 Personel

Hal ini terungkap saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat Menteri secara virtual bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Kepala BNPB Doni Manardo.

Asisten Umum dan Aset Pemprov Sulut Mhd Fitriyus yang mengikuti rakorsus tersebut mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri akan semakin menguatkan kedisiplinan protokol kesehatan selama masa Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga

Melonjak 132 Kasus per 9 September, Positif Covid-19 di Sumut Dekati 8.000 Orang

"Seperti yang dikatakan Menkopolhukam Pak Mahfud MD kita butuh peraturan yang lebih ketat. Sanksi yang lebih kuat kepada bakal calon  dan juga timnya bila melanggar protokol kesehatan. Tentunya ini kita akan sama-sama bahas seperti apa detailnya. Tetapi untuk lima daerah risiko tinggi yang disebutkan Kepala BNPB kita akan lebih fokus,” kata Fitriyus, Rabu (9/9/2020).

Kepala BNPB Doni Manardo dalam rakorsus mengungkapkan, lima daerah ini yang masuk ke dalam risio tinggi salah satu faktornya karena perkembangan kasus konfirmasi dan kurangnya kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

Baca Juga

42 Bacalon Kepala Daerah di Sumut Tes Kesehatan dan Narkoba di RSUP Adam Malik

"Di Sumut ada lima daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19 saat Pilkada berlangsung. Ini dilihat dari indikator kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan perkembangan kasus. Pemerintah Provinsi Sumut perlu mewaspadai ini dan agar tidak terjadi klaster baru saat pilkada,” kata Doni.

Kepala Biro Otda Pemprov Sumut Basarin Tanjung mengatakan, akan membentuk tim pengamanan untuk jadwal yang rawan seperti penetapan pasangan calon, perhitungan suara, kampanye, pemungutan dan pengumuman.

"Ada timnya untuk mengamankan hari-hari tertentu yang dianggap rawan. Yang pasti kami berupaya sekuat tenaga karena Pilkada di Sumut relatif terkendali,” kata Basarin.

Editor: Donald Karouw