Edy Rahmayadi Sahkan RUPTL PTPN III Sei Mangkei, PLTGU 1.600 MW Segera Dibangun

Stepanus Purba ยท Jumat, 02 Oktober 2020 - 14:50:00 WIB
Edy Rahmayadi Sahkan RUPTL PTPN III Sei Mangkei, PLTGU 1.600 MW Segera Dibangun
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (Foto: Humas Pemprov Sumut)

MEDAN, iNedws.id - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan kapasitas 2×800 mega watt (1.600 MW) akan tersedia untuk kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Kepastian ini setelah ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Wilayah Usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III KEK Sei Mangkei.

RUPTL tersebut disahkan Edy Rahmayadi dalam SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/454/KPTS/2020 tanggal 29 September 2020. PT Kinra sebagai anak Usaha PTPN III yang mengelola KEK Sei Mangkei menggandeng perusahaan Korea Selatan Hanlim Corporation dalam usaha penyediaan tenaga listrik ini.

“Rencana pembangunan PLTGU ini merupakan investasi Hanlim Corporation di Kabupaten Batubara agar masalah kekurangan energi listrik untuk industrilisasi di Sumatera Utara bisa teratasi,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut Zubaidi, Kamis (1/10/2020).

Rencana pembangunan PLTGU ini telah mendapat respons Menteri ESDM dalam surat yang disampaikan kepada Gubernur Sumut melalui Surat Dirjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM tertanggal 27 September 2020.

“Ya ini sudah mendapat dukungan dari Menteri ESDM dan sekarang akan kami realisasikan,” katanya.

Pembangunan PLTGU dan sarana pendukungnya yaitu Terminal Liquid Natural Gas (LNG) diharapkan segera dimulai dan dijalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perundang-undangan.

"Kami harap ini segera dilakukan dan harus sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang ada,” ucapnya.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pengesahan RUPTL Wilayah Usaha KEK Sei Mangke PTPN III, persetujuan dan otorisasi perizinan pembangunan pembangkit listrik tersebut berada pada kewenangan Gubernur Sumut.

Setelah RUPTL Wilayah Usaha PTPN III disahkan, Hanlim kemudian mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan UU, seperti Studi Kelayakan, Detail Engineering Design (DED), Amdal, serta perizinan lainnya.

“Sesuai dengan regulasi, pengesahan itu dilakukan gubernur. Berbeda dengan PLN, kalau PLN yang mengesahkan itu Kementerian ESDM. Selanjutnya, PTPN III akan menindaklanjuti ini sesuai dengan rencana yang telah dibuat,” kata Zubaidi.


Editor : Donald Karouw