Geledah Kantor Bupati Labuhanbatu, KPK Sita Sejumlah Dokumen

Stepanus Purba, Ilma De Sabrini ยท Jumat, 20 Juli 2018 - 19:08 WIB
Geledah Kantor Bupati Labuhanbatu, KPK Sita Sejumlah Dokumen
Tim KPK saat menggeledah Kantor Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Jumat (20/7/2018). (Foto: ist)

LABUHANBATU, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati dan Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap terkait kasus dugaan korupsi, Jumat (20/7/2018).

Tim yang berjumlah sekitar 8 orang tersebut tiba di Rantauprapat sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung masuk dengan menyiapkan peralatan penyelidikan, seperti sarung tangan dan baju rompi KPK, serta dikawal ketat personel kepolisian. Saat penggeledahan di lantai 2 kompleks perkantoran itu sedang berlangsung rapat koordinasi P2KB  di ruang rapat bupati untuk berangkat ke Kota Surabaya dalam menerima penghargaan tentang perlindungan anak.

Tim penyidik KPK juga memperluas pemeriksaan dengan memanggil satu per satu pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru maupun lama. Terlihat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Ahmad Mufli memandu dan Wakil Bupati, Andi Suhaimi Dalimunthe ikut menyaksikan pemeriksaan dokumen dan berkas yang berada di ruangan tersebut.

Kabag Humas Protokol Setdakab Labuhanbatu, Supardi Sitohang membenarkan penggeledahan itu. Menurutnya, pemerintah daerah salalu kooperatif dalam penegakan hukum. "Iya, benar tadi ada penggeledahan oleh KPK," katanya.

Dari penggeledahan di dua lokasi tersebut ,tim KPK telah mengamankan dokumen-dokumen terkait anggaran proyek di kabupaten tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus Labuhanbatu di kantor bupati dan pendapa di rumah dinas bupati. “Proses masih berjalan siang ini," ujar Febri Diansyah, di Jakarta.

Febri menjelaskan, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Effendy Sahputra yang diduga sebagai pemberi sekaligus pemilik PT BKA. Kemudian, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, dan Umar Ritonga sebagai orang kepercayaan bupati yang kini masih belum menyerahkan diri ke KPK.

Kasus ini bermula pada dugaan suap yang diterima Pangonal Harahap. KPK yang menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan suap proyek tersebut kemudian mengecek ke lapangan dan terus melakukan proses penyelidikan sejak April 2018.

KPK menduga ada sejumlah uang yang diterima oleh Pangonal dari Effendy sebesar Rp576 juta dari total permintaan sebesar Rp3 miliar. Tidak hanya itu, KPK juga menduga sekitar Juli 2018 diduga ada penyerahan sejumlah cek dengan nilai Rp1,5 miliar. Namun, cek tersebut tidak dapat dicairkan. “KPK juga menduga uang sebesar Rp576 juta tersebut bersumber dari dana pencairan proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu,” kata Febri.

Karena itu, kata Febri, Pangonal Harahap sebagai Bupati Labuhanbatu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Effendy yang duduga sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.


Editor : Kastolani Marzuki