Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Terima Penghargaan KPPU Award 2020

Gubernur juga menyampaikan, untuk pemulihan ekonomi, prioritas yang harus dilakukan pertama adalah jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Objektivitas dalam pelaksanaan ekonomi juga merupakan suatu kegiatan yang pasti. Karena ekonomi itu bisnis, harus pasti. Kalau tidak pasti, orang tidak mau berbisnis, orang tidak mau mengucurkan investasinya. Orang tidak akan mau bergerak dalam persoalan ekonomi ini kalau tidak pasti.

"Inilah yang kami lakukan, sehingga sedang kita benahi kepastian ini. Ini yang sedang kita lakukan sehingga dianggap ini sudah berjalan atau posisi yang lebih baik, sehingga kami mendapatkan KPPU Award. Itu pun masih di level bawah. Tapi ini bukan persoalan Award-nya, persoalan ini ekonominya harus objektif, ini yang kami laksanakan di Sumatera Utara,” ujar Edy Rahmayadi.

Edy turut didampingi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Arief Sudarto Trinugroho dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Riadil Akhir Lubis. Kemudian, Kepala KPPU Medan Ramli Simanjuntak, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumut Nursalim Affan Hasibuan, dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sumut Hendra Dermawan Siregar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan acara penganugerahan KPPU Award Tahun 2020 untuk K/L dan Pemprov. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong kebijakan persaingan usaha dan membentuk pola kemitraan yang sehat dan operasional.

"Saya mengapresiasi atas terselenggarannya KPPU Award dalam bentuk penghargaan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang konsisten dalam mendorong kebijakan  persaingan usaha dan membetuk pola kemitraan yang ideal di lingkup kewenangan masing-masing," ujarnya.

Airlangga juga mengucapkan selamat kepada para penerima KPPU Award. Penghargaan itu diharapkan memacu semua pihak yang terkait untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi ke depan dan menjadi contoh serta inspirasi bagi K/L maupun pemprov lainnya dalam melaksanakan kebijakan yang mendorong kebijakan persaingan usaha dan membentuk pola kemitraan yang sehat dan operasional.

Editor: Maria Christina