Hasil Pilkada Madina, Samosir, Nias, Asahan dan Tanjungbalai Digugat ke MK

MEDAN, iNews.id - Sengketa hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara (Sumut) di Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah menjadi 11 daerah dari sebelumnya enam daerah. Lima daerah yang mengajukan gugatan yakni Mandailing Natal (Madina), Samosir, Nias, Asahan, dan Tanjungbalai. 

Dari data yang dihimpun, sengketa hasil Pilkada Madina dilaporkan oleh dua pasangan calon yakni M Jakfar Khusairi Nasution-Atika Azmi Utammi dan Sofwat Nasution-Zubeir Lubis. Mereka mendaftarkan sengketa hasil Pilkada ke MK, Senin (20/12/2020). 

Baca Juga

Masuk Sumut Wajib Bawa Rapid Test Antigen dan Swab Test, Ini Imbauan Pengelola Bandara Kualanamu

Kemudian hasil Pilkada Samosir juga disengketakan oleh pasangan Rapidin Simbolon-Juang Sinaga. Hasil Pilkada Samosir dilaporkan pasangan ini ke MK, Senin (20/12/2020). Selain ke MK, pasangan ini juga melaporkan dugaan politik uang secara masif di Pilkada Samosir yang dilakukan pasangan Vandiko-Martua Sitanggang. 

Sementara itu, Pilkada Kabupaten Nias digugat oleh pasangan Christian Zebua-Anofuli Lase. Pasangan ini merupakan peraih suara terbanyak kedua yang kalah dari pasangan Yaatulo Gulo-Arota Lase. 

Baca Juga

KPU: Pilkada di Sumut dan Papua Barat Paling Banyak Digugat ke MK

Hasil Pilkada Tanjungbalai juga dibawa ke MK oleh pasangan Eka Hadi Sucipto-Gustami. Pasangan ini meraih suara sebanyak  29.457 suara atau 39,42 persen kalah dari pasangan petahana Syahrial-Waris yang meraih 35.403 suara atau 47,38 persen. 

Baca Juga

4 Komplotan Curanmor di Medan Ditembak Polisi

Sedangkan untuk hasil Pilkada Asahan digugat oleh pasangan   Nurhazizah Marpaung-Henri Siregar yang meraih 101.124 suara atau 32,82 persen. Pasangan ini kalah dari petahana Surya-Taufik Zainal Abidin yang meraih 139.005 atau 45,11 persen. 

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari MK. Namun demikian, KPU akan mempersiapkan bukti-bukti jika sengeketa hasil akan dibawa ke persidangan. 

Baca Juga

Kebijakan Rapid Test Antigen Berlaku di Sumut, Pelaku Perjalanan Membeludak di RS

"Seluruh bukti itu kan ada di kotak dan untuk membuka kotak itu harus berkoordinasi dengan para pihak. Makanya kita menunggu pemberitahuan resmi dari MK dan KPU RI," kata Herdensi, Selasa (21/12/2020). 

Editor: Stepanus Purba_block