Impor Pakaian Bekas Jadi Polemik, DPRD Sumut Usul Penerapan Pajak untuk Pelaku Usaha

MEDAN, iNews.id - Kebijakan larangan impor pakaian bekas masih menjadi polemik di sejumlah masyarakat khususnya pelaku usaha. Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Komisi A, Meryl Rouli Br Saragih memberikan solusi kepada pemerintah agar memberlakukan pajak terhadap pengusaha pakaian bekas di Indonesia.

"Ok, kalau ada pajak diterapkan untuk dibayar. Terus, dikasih tau bayar pajak berapa (kepada pelaku usaha), dan harus ada aturannya dikasih tahu. Jangan ada lagi penyeludupan-penyeludupan (pakaian belas)," ucap Meryl, Selasa (21/3/2023).

Larangan Impor Pakaian Bekas, Polda Jambi Terjunkan Personel Jaga di Pelabuhan

Selain itu, Meryl bilang Kementerian Koperasi dan UMKM maupun Kementerian Perdagangan memberikan solusi dengan cara meningkatkan kinerja bagi para pengusaha pakaian bekas tersebut. Sebab, solusi ini merupakan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan pemerintah. Mengingat, masyarakat Sumut terkait pakaian bekas sudah menjadi sejarah yang cukup panjang.

"Dulu namanya Mongonsidi Plaza (Monza), Pajak Inpres sekarang ada di Pasar Melati. Ini sudah membudaya oleh masyarakat yang ada di Sumut khususnya Kota Medan. Ditambah sudah banyak pelaku usaha," katanya.

Instruksi Kapolri soal Impor Pakaian Bekas: Jika Ada Penyelundupan, Tindak Tegas

Di samping itu, Meryl menyebut, data 2019 impor dari pakaian China menurut Asosiasi Pasar Tekstil Indonesia itu ada 54.660 ton pakaian. Sedangkan pakaian impor pakaian bekas 417 ton tidak sampai 0,6 persen perbandingan dari China.

"Diharapkan sebelum menerapkan kebijakan ini, pemerintah benar-benar mengecek data mengenai atau siapakah yang mengganggu UMKM lokal tersebut ?," katanya.

Editor: Nani Suherni