Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur Malah Bikin Gaduh

MEDAN, iNews.id – Rencana Kementerian Dalam Negeri mengangkat dua jenderal polisi sebagai penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat terus menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai rencana itu dipaksakan dan justru memancing kegaduhan publik.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU)  Agus Suryadi mengaku tak habis pikir dengan rencana Kemendagri. Mengangkat Pj dari lingkungan Polri untuk mengisi kekosongan gubernur bukan saja tak lazim, tetapi juga melanggar undang-undang.

"Jika jabatan di lingkungan Polri kosong, misalnya kapolda, wajar  kalau pelaksana tugas dari kepolisian. Ini kan jabatan gubernur yang mengalami kekosongan, maka mestinya yang mengisi berasal dari kemendagri atau pejabat setingkat gubernur di Pemprov Sumatera Utara, seperti sekretaris daerah atau pejabat lain yang jenjang kepangkatannya sudah mencukupi,” kata Agus kepada iNews.id, Jumat (26/1/2018).

Dia menuturkan, seandainya benar kemendagri kesulitan untuk menunjuk Pj karena keterbatasan SDM di lingkungan kemendagri, opsi menunjuk pejabat dari pemprov bersangkutan masih sangat dimungkinkan.

“Tidak mungkin tak ada satu orang pun dari pejabat pemprov yang mampu mengisi kekosongan jabatan tersebut kalau memang SDM di Kemendagri sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Mabes Polri mengusulkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengangkat Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pj Gubsu dan Asisten Operasi Polri Irjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Tjahjo mengakui adanya usulan ini. Menurut dia, pengangkatan Pj dari Polri karena faktor kerawanan daerah penyelenggara pilkada.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Arifin Saleh Siregar mengkritik keras rencana Mendagri tersebut. Dia meminta agar pemerintah pusat sebagaiknya tidak membuat kebijakan yang tidak lazim.

“Pemerintah pusat jika ingin membuat terobosan, hendaklah buat terobosan dalam konteks pembangunan. Jangan membuat terobosan seperti ini karena akan mengundang kegaduhan di masyarakat dan di parlemen nantinya,” kata dia.

Editor: Zen Teguh