Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tak Lakukan Penyidikan, 19 di Antaranya di Sumut

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 1.062 Polsek yang tersebar di seluruh Indonesia tidak bisa lagi melakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 19 di antaranya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021. SK tersebut ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga

Kapolri: Pelaku Bom Makassar Tinggalkan Surat Wasiat kepada Orang Tua

Dalam keputusan Kapolri, dipaparkan kriteria atau alasan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia saat ini tidak melakukan proses penyidikan.

Kriteria itu di antaranya soal jarak tempuh Polsek yang terlalu jauh. Kemudian sedikitnya jumlah laporan polisi yang masuk dari hasil rekapitulasi dalam satu tahun.

Baca Juga

2 Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Tewas, Kapolri: Ledakan Jenis Bom Panci

Hal ini merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Sigit dalam surat keputusan tersebut dikutip, Rabu (31/2/2021).

Baca Juga

Kasus Bom di Makassar, Kapolri: Masyarakat Jangan Takut, Urusan Teroris Serahkan pada Kami

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut jajaran 33 Polda yang beberapa Polsek-nya tidak bisa melakukan proses penyidikan lagi;