Kodam Bukit Barisan Dukung Proses Hukum Dugaan Oknum TNI Terlibat Kasus Kerangkeng

MEDAN, iNews.id – Kodam I Bukit Barisan mendukung proses hukum terhadap prajurit TNI AD yang diduga ikut terlibat kegiatan tahanan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Kodam juga masih menunggu hasil investigasi pihak kepolisian terkait temuan Komnas HAM soal dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AD tersebut.

Baca Juga

Puspomad Selidiki Keterlibatan Oknum TNI AD di Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

"Kodam I/BB mendukung terhadap proses hukum dan penegakan hukum (Law Supremacy) kepada siapapun prajurit TNI AD di jajarannya," kata Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga, Kamis (3/3/2022).

Donald menyebutkan permasalahan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Apabila dalam penyidikan pihak kepolisian ada oknum TNI AD yang terlibat, pasti akan dilimpahkan ke Pomdam I/BB dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga

Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Beroperasi sejak 2010, Komnas HAM: Ada Ketakutan Bersuara

"Kita semua menjunjung tinggi hukum dan azas praduga tak bersalah.Proses hukum mengacu kepada pemenuhan alat bukti berupa alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Bila alat bukti tersebut cukup dan mengarah kepada adanya keterlibatan oknum anggota TNI AD, akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

​​​​​​​Kapendam mengatakan dalam penanganan masalah ini, harus menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak Kepolisian.

Biar pihak Kepolisian bekerja sesuai aturan hukum yang ada.Kodam I/BB dan seluruh satuan jajaran dipastikan tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan.

"Kita yakinkan tidak ada intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses hukum," kata Kapendam I/BB itu.

sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, dari investigasi yang dilakukan, LPSK mendapatkan 25 temuan. Temuan itu, salah satunya adanya keterlibatan sejumlah oknum anggota TNI. 

“Setidaknya ada lima oknum TNI yang terlibat. Nama, pangkat dan kesatuan sudah ada di tangan LPSK,” ujar Edwin.

Editor: Kastolani Marzuki