KPK Ingatkan Pemda se-Sumut Jangan Main-Main dengan Dana Penanganan Covid-19

Stepanus Purba · Jumat, 24 April 2020 - 13:40 WIB
KPK Ingatkan Pemda se-Sumut Jangan Main-Main dengan Dana Penanganan Covid-19
Sekprov Sumut R Sabrina saat mengikuti rapat teleconference dengan Kasatgas Korsupgah KPK wilayah I Maruli Tua. (Foto: Humas Pemprov Sumut)

MEDAN, iNews.id - Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua mengingatkan kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara agar tidak main-main dengan dana penanganan Covid-19. Banyak oknum yang mau memanfaatkan situasi bencana seperti ini untuk memperkaya diri, karena itu KPK akan memonitor secara ketat penggunaan dana bantuan.

"Banyak yang ingin memanfaatkan keadaan bencana seperti ini. Jadi KPK akan monitoring dengan ketat. Ancamannya yakni hukuman mati. Jadi jangan main-main," kata Maruli saat rapat teleconference dengan seluruh pemda se-Sumut, Kamis (23/4/2020).

Menurutnya, saat ini kebanyakan yang menjadi masalah pemda yakni kenaikan harga masker dan alat pelindung diri (APD). Di sisi lain, pemda harus membeli barang tersebut untuk menangani Covid-19. Karena itu yang terpenting yakni tidak ada niat tak baik dalam penanganan corona.

Dia menjelaskan, KPK melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 menjelaskan apa saja yang perlu menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) Covid-19 nasional dan daerah. Ada delapan poin yang ditekankan, yaitu tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang dan jasa, tidak memeroleh kickback (pembayaran kembali), tidak mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan atau mal administrasi, tidak berniat jahat memanfaatkan kondisi dan tidak membiarkan korupsi terjadi.

"Kami tidak bisa lagi berpatokan dengan harga normal di saat seperti ini karena harus melakukan keputusan cepat membeli atau menggunakan dana. Kami berpacu dengan waktu dan nyawa orang. Dalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 sudah dijelaskan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kami berpedoman pada itu," katanya.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumut R Sabrina yang mengikuti teleconference menambahkan agar pemkab/pemkot se-Sumut terus berkoordinasi dengan pemprov terkait penanganan Covid-19, terutama soal pendanaan. Selain itu juga bisa berkoordinasi dengan KPK agar tidak terjadi kesalahan.

“Pemkab maupun pemkot perlu terus koordinasi bila ragu. Di saat seperti ini kita perlu koordinasi kuat untuk meminimalisasi kesalahan. Dinamika penanganan Covid-19 ini juga begitu cepat berubah. Jadi perlu mengikutinya dengan cermat,” kata Sabrina.


Editor : Donald Karouw