KPK Segel Kantor Bupati Labura dengan Gembok Rantai

Fachrizal ยท Rabu, 15 Juli 2020 - 11:40:00 WIB
KPK Segel Kantor Bupati Labura dengan Gembok Rantai
Kantor Bupati Labura yang disegel dengan gembok rantai saat penggeledahan penyidik KPK, Selasa (14/7/2020). (Foto: iNews/Fachrizal)

LABURA, iNews.id - Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, Selasa (14/7/2020). Kedatangan tim KPK dikawal ketat aparat dari Polres Labura.

Ada belasan anggota tim penyidik KPK yang turun langsung dalam pengeledahan tertutup sejak pukul 13.00 hingga 18.00 WIB. Bahkan awak media pun dilarang untuk mengambil gambar.

Namun tampak terlihat ruangan kerja Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus disegel dengan gembok rantai.

Setelah lima jam, penyidik KPK pun keluar dengan membawa koper dan sejumlah dokumen. Tak ada satu pun penyidik yang bersedia memberi keterangan.

"Nanti langsung saja konfirmasi ke juru bicara (jubir) KPK," kata seorang penyidik.

Sebelumnya, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus sudah pernah diperiksa sebagi saksi di gedung KPK Jakarta pada 20 Agustus 2018. Bupati diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo dalam penyidikan kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan pada tahun anggaran 2018.

Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi Khairuddin perihal pembahasan dana perimbangan daerah untuk Laburan dan dugaan aliran dana terkait dengan pengurusan tersebut.

Terpidana Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) di sembilan kabupaten. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf a dan Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menurut Hakim, Yaya terbukti dalam dua dakwaan. Dalam dakwaan kedua, Yaya bersama mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya terbukti menerima gratifikasi uang terkait dengan pengurusan DAK pada tahun anggaran 2018 Bidang Kesehatan di Labura.

Yaya dan Rifa meminta fee 2 persen dari anggaran. Diketahui, pagu DAK Labura sebesar Rp75,2 miliar dan pencairan DAK RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar.

Editor : Donald Karouw