Pemprov Sumut Operasi Modifikasi Cuaca Padamkan Karhutla di Danau Toba

MEDAN, iNews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Geopark Kaldera Toba.

Langkah ini dilakukan menyusul penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla oleh Gubernur Sumut. Kawasan Danau Toba menjadi prioritas utama dalam operasi tersebut karena termasuk wilayah yang paling terdampak karhutla dalam dua bulan terakhir.

Baca Juga

Polda Riau: 50 Orang Ditetapkan Tersangka terkait Karhutla

“Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumut, kawasan Geopark Kaldera Toba merupakan salah satu yang paling parah terdampak karhutla. Operasi ini sangat mendesak mengingat puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus,” ujar Edison Kurniawan, Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Senin (28/7/2025).

OMC dilakukan dengan penyemaian natrium klorida (NaCl) atau garam dapur murni ke awan-awan potensial menggunakan pesawat. Proses ini bertujuan merangsang turunnya hujan buatan yang diharapkan dapat membantu membasahi lahan dan memadamkan titik api.

Baca Juga

Tanggap Darurat Karhutla, Helikopter Dikerahkan ke Sejumlah Titik Kebakaran

Operasi ini direncanakan berlangsung selama enam hari hingga 31 Juli 2025. Pelaksanaannya merupakan hasil kolaborasi antara BMKG, Pemprov Sumut, TNI Angkatan Udara, dan PT Angkasa Pura.

“Kami mengoptimalkan semua potensi awan di sekitar wilayah Danau Toba untuk menghasilkan hujan buatan yang efektif. Ini penting agar tim pemadam di lapangan mendapat dukungan dari kondisi cuaca yang lebih basah,” kata Edison.

Pelaksanaan OMC dilakukan hanya sehari setelah berakhirnya agenda Revalidasi Toba Caldera sebagai UNESCO Global Geopark, yang digelar pada 21–25 Juli 2025. Kegiatan revalidasi tersebut melibatkan tujuh kabupaten, yakni Toba, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara.

Pemerintah berharap, pelaksanaan OMC dapat menurunkan jumlah titik panas (hotspot) serta mencegah meluasnya kebakaran yang berpotensi mengancam status Geopark Kaldera Toba sebagai warisan dunia.

“Keberhasilan operasi ini sangat penting, tidak hanya untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga untuk melindungi sektor pariwisata dan mencegah kabut asap yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Edison.

Larangan Membakar Lahan

Pemprov Sumut juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah musim kemarau panjang yang sedang berlangsung. “Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar operasi ini berjalan lancar dan efektif,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2025 telah terjadi 80 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Utara. Total lahan yang terbakar mencapai 1.804,95 hektare.

Dari jumlah tersebut, 40 kejadian terjadi di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang meliputi tujuh kabupaten. Yakni Samosir (12 kejadian), Toba (9 kejadian), Karo (8 kejadian) dan Simalungun (4 kejadian).

Lalu Kabupaten Humbang Hasundutan (3 kejadian), Dairi (3 kejadian) serta Kabupaten Tapanuli Utara (2 kejadian)

BMKG juga mencatat setidaknya 41 titik panas terpantau di wilayah Sumut, dengan hampir 50 hektare area perbukitan di sekitar Danau Toba hangus terbakar. Sebagian besar disebabkan oleh bara api yang terus menyala dan menyebar hingga awal Juli 2025.

Kondisi ini makin mengkhawatirkan, terlebih karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2025.

Editor: Kastolani Marzuki