Temui Pengunjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Ini Kata Gubernur Edy Rahmayadi

MEDAN, iNews.id - Ratusan orang dari Aliansi Nasional Anti Komunis-Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK-NKRI) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Selasa (13/10/2020). Dalam aksinya, massa meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk memberikan sikap terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pengesahan UU Cipta Kerja dinilai massa melanggar mekanisme demokrasi karena tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembahasannnya. Mereka menuntut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk menyurati pemerintahan pusat agar membatalkan pengesahan undang-undang tersebut.

Baca Juga

Video Polisi Tangkap Aktivis KAMI terkait Demo Penolakan UU Cipta Kerja

"Keberadaan undang-undang ini sangat merugikan kaum pekerja," kata Koordinator Aksi Tumpal Pangabean.

Sementara itu, Edy Rahmayadi yang menemui pengunjuk rasa mengaku belum menerima salinan dari UU Cipta Kerja.

Baca Juga

3 SSK Brimob Polda Sumut Siaga Antisipasi Demo Omnibus Law Cipta Kerja di Medan

“Untuk itu masalah Omnibus Law, saya tak tahu sampai mana barang itu. Saya tugaskan staf saya mencari draf Omnibus Law,” kata Edy.

Edy mengatakan saat ini sudah menyiapkan sejumlah pakar untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Juga

8 Petinggi KAMI di Jakarta dan Medan Ditangkap, Ini Identitasnya

“Saya sudah keluarkan surat untuk mengundang tokoh ilmiah, intelektual, temasuk ulama. Setelah itu kita pelajari. Kalau itu menyengsarakan rakyat, saya yang menghadap presiden. Tapi perlu tabbayun juga, jangan negatif, jangan fitnah,” lanjutnya.

Karena itu, Edy mengaku dirinya tidak bisa berbicara banyak mengenai Omnibus Law.

Baca Juga

Viral Pemuda di Medan Mancing dan Berselancar saat Banjir

“Orang ribut semua, tapi tak ada barang. Setelah ada, baru kita diskusikan, mana yang pas, kita sarankan ke presiden,” ujarnya.

Editor: Stepanus Purba_block