Terbukti Suap Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PU Medan Nonaktif Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Stepanus Purba ยท Senin, 03 Februari 2020 - 19:51 WIB
Terbukti Suap Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PU Medan Nonaktif Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Terdakwa Kepala Dinas PU Pemkot Medan Nonaktif Isa Ansyari mendengarkan tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tipikor PN Medan, Sumut, Senin (3/2/2020). (Foto: Istimewa)

MEDAN, iNews.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Medan Nonaktif, Isa Ansyari (47), dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/2/2020). JPU menilai Isa Ansyari terbukti memberikan suap terhadap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

JPU KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, menilai Isa Ansyari terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam tuntutan, JPU mengatakan, Isa Ansyari telah memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi sesuatu berupa uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Dzulmi Eldin selaku Wali Kota Medan periode 2016-2021. Uang itu masing-masing sebesar Rp20 juta sebanyak empat kali berjumlah Rp80 juta. Kemudian sebesar Rp200 juta, Rp200 juta, dan sebesar Rp50 juta, hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp530 juta.

Tak hanya itu, JPU juga menilai Isa Ansari melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

“Menuntut agar terdakwa Isa Ansyari dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Zainal di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz.

 

Tolak Permohonan Justice Collaborator

Selain itu, JPU juga menolak permohonan terdakwa untuk menjadi justice collaborator. Sebelumnya, Isa Ansyari memohon status itu dengan alasan di antaranya telah bersikap kooperatif dan memberikan uang karena diminta.

Dia juga menjelsakan, telah melihat Kasi Pemeliharaan Drainase Dinas PU Kota Medan Fikri Hamdi menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Makte, rekan kerja Akbar Himawan Bukhari, pengusaha yang juga anggota DPRD Sumut. Dia juga mengaku menerima Rp200 juta dari Ari Haririja di Jalan Gajah Mada, Medan.

“Permohonan untuk jadi justice collaborator tersebut tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator tidak terpenuhi,” ujar Zainal.

JPU mengatakan, syarat yang tidak terpenuhi di antaranya Isa Ansyari merupakan pelaku utama aktif. Keterangannya juga belum diberikan di bawah sumpah di persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim kemudian menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (13/2/2020) mendatang dengan agenda pembelaan dari terdakwa atau pleidoi.

“Kami tidak sependapat dengan penuntut yang menyatakan klien kami sebagai pelaku utama. Klien kami memberikan uang itu karena dipaksa. Kami akan susun pembelaan yang komprehensif,” kata penasihat hukum Isa Ansyari, Adimansyah, seusai sidang.

Persidangan ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin dkk pada Selasa (15/10/2019) hingga Rabu (16/10/2019) dinihari. Dzulmi Eldin, Isa Ansyari dan Samsul Fitri Siregar, (Kepala Sub Bagian Protokol Pemkot Medan) ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, sejauh ini baru Isa Ansyari yang diadili.


Editor : Maria Christina