Beraktivitas di Tanah Ulayat Marga Pardosi, PT Dairi Prima Mineral Disomasi

Ahmad Ridwan Nasution ยท Senin, 17 Agustus 2020 - 12:01 WIB
Beraktivitas di Tanah Ulayat Marga Pardosi, PT Dairi Prima Mineral Disomasi
Ketua Adat Lembaga Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi Rasidin Lembeng (kiri) bersama kuasa hukumnya Saifuddin saat memegang surat somasi terhadap PT Dairi Prima Mineral. (Foto: iNews/Ahmad Ridwan Nasution)

MEDAN, iNews.id – Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi, di Kabupaten Dairi mensomasi PT Dairi Prima Mineral (DPM) terkait aktivitas perusahaan tambang tersebut di Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Aktivitas PT DPM di Desa Pandiangan di klaim dilakukan di tanah ulayat Raja Pardosi tanpa bermusyawarah dengan lembaga adat.

Tak terima, Ketua Adat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi, Rasidin Lembeng melalui kuasa hukumnya Saifuddin dan tim kemudian melayangkan somasi ke PT DPM sejak Senin (10/7/2020) lalu. Dalam somasinya, Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi meminta seluruh aktivitas PT DPM di tanah ulayat tersebut dihentikan.

“Kita meminta agar PT DPM tidak lagi melakukan kegiatan apapun juga di lokasi Tanah Ulayat," kata Saifuddin selaku Kuasa Hukum Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi, Senin (17/8/2020).

Saifuddin mengatakan sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, mengharuskan pelaku usaha memperoleh persetujuan dari Pemegang Hak Ulayat.

“Dalam pasal itu berbunyi Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan Hak Ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat Pemegang Hak Ulayat (PHU) untuk persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar,” ucapnya.

Untuk itu, dia mengatakan sejauh ini pihak PT DPM tidak pernah berkomunikasi dengan Sulang Silima Marga Pardosi.

“Lantas dengan siapa PT DPM melakukan musyawarah sehingga dengan seenaknya masuk ke tanah ulayat milik Sulang Silima Marga Pardosi. Atas dasar itu kita lakukan somasi ke PT DPM,” ucapnya.

Sementara itu, Rasidin Lembeng, selaku Ketua Adat yang mewakili Raja Adat dari Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi mengaku heran dengan sikap PT DPM. Tak hanya, tindakan PT DPM dinilai dilakukan secara seenaknya tanpa melihat keberadaan lembaga adat selaku pemilik tanah ulayat.

“PT DPM jangan membuat perpecahan diantara kami, dengan mengklaim sudah bertemu Marga Pardosi. Dengan siapa mereka bermusyawarah? Kami dari Sulang Silima Marga Pardosi tidak pernah ditemui PT DPM untuk bermusyawarah,” ucapnya.

Rasidin menerangkan, ia memiliki legal standing yang jelas selaku perwakilan Raja Adat Sulang Silima Marga Pardosi. Kewenangan tersebut tertuang dalam Akta Notaris Pelimpahan Kewenangan dan Kuasa bernomor 416 tertanggal Senin 29 Juli 2020.

Sementara itu, Achmad Zulkarnain legal dari PT Bumi Resources Mineral sebagai induk perusahaan PT DPM yang dikonfirmasi mengaku belum tahu kabar somasi itu. Namun demikian, dia membantah PT DPM menduduki tanah ulayat yang di klaim oleh Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi.

“Yang kami ketahui itu dalam kawasan hutan lindung. Di dalam kawasan hutan lindung setahu saya bila ada tanah ulayat, dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Jadi tidak ada kasus tanah ulayat itu di dalam kawasan hutan lindung. Artinya negara pun belum mengakui tanah ulayat itu,” ucapnya.

Ketika diterangkan apa yang menjadi tuntutan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pardosi adalah perihal hak atas tanah ulayat, Zulkarnain tak lagi menyangkal. Ia menyebut sudah bermusyawarah dengan PHU Marga Pardosi sekaitan lahan ulayat di Desa Pandiangan.

“Sudah ada musyawarah dengan marga Pardosi juga. Bahwa ada marga Pardosi lain yang mengaku ada pecah dua marga Pardosi, atau pecah tiga, atau pecah empat. Kami juga tidak tahu mana yang sah,” ucapnya.

Namun, ketika ditanya siapa pihak Marga Pardosi yang ditemui, Zulkarnain menyatakan PT DPM beralasan tidak mengetahui pihak Pardosi mana yang sah.

“PT DPM kan tidak bisa mengetahui mana Marga Pardosi yang sah,” ucapnya.

Sekaitan dengan somasi yang dilayangkan Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Pardosi, Zulkarnain menyatakan PT DPM tentu akan menjawab.

“Kita akan menjawab somasi tersebut. Mungkin sudah sampai surat itu ke kantor,” katanya.


Editor : Stepanus Purba